Gak Cuma Jateng, Daerah Bu Khofifah Pun Ramai Tambang Ilegal

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol Pipit Rismanto membeberkan lokasi tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

Dia menyebutkan, tidak hanya daerah Jawa Tengah yang menjadi pusat tambang ilegal, namun hal itu juga tersebar di daerah Jawa Timur. Ini berarti tambang ilegal bukan hanya mesti diurus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tapi juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pipit melaporkan, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau biasa disebut tambang ilegal tersebar di 2.741 titik lokasi.

Untuk daerah Jawa Timur khususnya, lanjutnya, tim khusus bersama dengan Bupati setempat melaporkan terdapat sebanyak 649 titik tambang ilegal tersebar di Jawa Timur.

Data ini nantinya akan dikaji lebih dalam lagi oleh Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM.

"Bagaimana Jawa Timur Pertambangan Tanpa Izin nanti timsus dan bupati bekerja sama mencari daerah masing-masing, 649 ini pendataan ada perlu Bareskrim Polri dengan Dirjen Minerba," ungkapnya dalam acara Seminar Sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Jawa Timur, Kamis (1/12/2022).

Baca: Ada Kekuatan "Langit Tujuh" di Balik Maraknya Tambang Ilegal

Kemudian, Pipit secara spesifik menyebutkan salah satu daerah yang menjadi pusat pertambangan ilegal di Jawa Timur terdapat di Kabupaten Tuban. Selain itu, tidak ketinggalan penambangan ilegal juga terdapat di Kota Pasuruan dan Lumajang.

"Saya yakin Jawa Timur ada beberapa tempat. Kalau lihat per kabupaten, Tuban banyak sekali PETI-nya, ada Tuban, ada Pasuruan, Lumajang," bebernya.

Untuk itu, Pipit mengatakan, pihaknya sudah turun tangan dalam pendataan untuk menegakkan hukum di pertambangan ilegal ini. Dia menyebutkan, Mabes Polri sudah memiliki data laporan pertambangan ilegal, di antaranya sebanyak 36 tersangka tambang ilegal dari daerah Jawa Timur.

"Di Mabes Polri kita lakukan pendataan, bahwa dilakukan penegakan hukum terhadap illegal mining. Laporan polisinya saja sudah 2.700, kita sudah ada tersangka 3.100. Karena ini Jawa Timur 32 laporan polisi, tersangkanya 36. Jadi, di antara laporan dan tersangka, banyakan tersangkanya, nanti dievaluasi lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan akan menggrebek tambang ilegal yang menjamur di Jawa Tengah. Hal ini menyusul cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mengungkapkan maraknya tambang ilegal yang dibekingi oleh sosok mengerikan.

Pada Senin (28/11/2022), Ganjar pun langsung mengadakan rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota menyikapi masalah tambang ilegal. Ganjar mengatakan, para pemimpin daerah di Jawa Tengah ini sepakat untuk membuat desk pelaporan untuk menerima laporan masyarakat.

Dari laporan itu, pihaknya tak segan akan cek langsung ke lapangan alias menggrebek untuk memberantas tambang ilegal yang semakin meresahkan masyarakat tersebut.

"Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng," ungkapnya saat rakor, mengutip dari tayangan video yang diunggahnya dalam akun Twitternya @ganjarpranowo, Senin (28/11/2022).

Baca: Geger di Pekan Ini, Duet Gibran-Ganjar Bongkar Beking Tambang

Menteri ESDM Arifin Tasrif pun mengakui maraknya tambang ilegal ini sangat merugikan negara. Terlebih, jumlah tambang ilegal di negara ini mencapai ribuan. Tambang ilegal ini berarti aktivitas tambang tidak memiliki perizinan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain merusak lingkungan, penambang ilegal ini pun tentunya tidak berkontribusi pada penerimaan negara. Penerimaan negara dari pertambangan biasanya dari pajak maupun non pajak, seperti royalti, iuran tetap, sewa lahan, dan lainnya. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan mineral dan batu bara pada 2021, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, tercatat mencapai Rp 75,48 triliun.

"Makanya itu (tambang ilegal), negara hilang banyak," ucapnya saat ditemui usai acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Arifin menyebutkan saat ini Kementerian ESDM tengah menindaklanjuti kasus penambangan ilegal yang digembar-gemborkan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Arifin mengatakan, Kementerian ESDM akan mengirimkan inspektur tambang yang akan mengevaluasi perizinan penambangan ilegal tersebut.

"Nah inilah izin-izin itu dulu dari mana. Kita nanti mau kirim inspektur tambang ke lokasi dan juga kita akan mengevaluasi review, izin-izin itu dulu bagaimana," ungkapnya.

Baca: Jokowi Kalah Gugatan Nikel di WTO, Larangan Ekspor Gaspol!

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bareskrim Soal Beking Tambang Ilegal: Harus Dicek Dulu!