Investor Merapat! Begini Update Kaveling Lahan di IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai menyiapkan lahan yang akan ditawarkan untuk investor swasta yang minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah yang ditawarkan masih berdekatan dengan ring 1 atau kantor kepresidenan dan menteri.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Wilayah Perencanaan 1A dibangun untuk kantor kepresidenan, kantor kementerian koordinator, kantor menteri yang dibangun menggunakan APBN. Sementara nantinya untuk investor swasta disiapkan wilayah perencanaan 1B dan 1C.

"Cuma banyak investor yang ingin mulai itu adanya di wilayah perencanaan 1B dan 1C sehingga kita diminta segera membuka itu. sehingga kita segera melakukan pembukaan jalan dan land development seperti kavling-kavling. saya rencananya akan kerjakan pada kuartal pertama 2023," kata Basuki saat di temui di Kompleks Parlemen, dikutip Rabu (30/11/2022).

Sehingga, lanjut Basuki, Januari sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak dan bisa dikerjakan.

Baca: Proyek Roro Jonggrang Hunian Pekerja IKN, 145 Hari Selesai

Rencananya Presiden Joko Widodo juga nanti direncanakan bakal mengunjungi kembali Ibu Kota Nusantara dengan membawa investor. Sehingga bisa menawarkan lokasi untuk pembangunan investasinya.

"Jadi kuartal 3 bapak presiden sudah bisa membawa investor jadi nanti yang kalau mau buat rumah sakit disini sudah bisa ditunjukkan tempatnya," kata Basuki.

Presiden Joko Widodo pada Oktober lalu sudah melakukan market sounding dengan para calon investor di IKN, di Djakarta Theater, Selasa (18/10/2022). Yang dihadiri sederet menteri hingga investor dari dalam maupun luar negeri.

Dari hasil market sounding itu, Basuki menjelaskan total perkembangan minat investasi di IKN mengalami peningkatan 25 kali lipat dari total lahan yang ditawarkan pada sosialisasi, atau dari 38 hektare menjadi 965 hektare. Untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, perkantoran jasa dan komersial.

Baca: OJK 'Perlu' Duit Rp 7 T Tahun Depan, Ada Untuk Kantor di IKN

Kementerian PUPR juga sudah mulai merencanakan lahan dan lokasi yang digunakan untuk pembangunan fasilitas itu, seperti :

a. Investasi pada fasilitas pendidikan terdapat seluas 41 hektar pada zona 1B, terdiri dari perguruan tinggi, sekolah internasional, sekolah dan universitas, sekolah terpadu/internasional, dan lembaga riset swasta.

b. Investasi pada fasilitas kesehatan seluas 29 hektar di KIPP, terdiri dari rumah sakit nasional terpadu dan rumah
sakit.

c. Investasi pada sektor perumahan seluas 145 hektar pada zona 1A dan 1B, untuk kawasan residensial.

d. Investasi pada fasilitas perkantoran/jasa dan komersial seluas 14,4 hektar di KIPP, meliputi area perkantoran BUMN, retail outlet, dan departement store.

e. Investasi pada area mixed use seluas 16 hektar di KIPP, pada area campuran kepadatan tinggi dan area campuran kepadatan sedang.

Baca: Nasib Terbaru Kantor Menteri Usai Ibu Kota Pindah Dari DKI

Minta Tambah Anggaran Rp 12 T

Adapun untuk menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan pengembangan WP 1B dan 1C, Basuki telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menambah anggaran senilai Rp 12,7 triliun.

Untuk pembangunan jalan kerja logistik, akses bandara VVIP-KIPP, Land Development dan pembangunan hunian ASN/TNI/Polri.

"Telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Nomor: KU 0101-Mn/2210 perihal Usulan Kebutuhan Anggaran Percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara pada TA 2023 sebesar Rp 12,7 Triliun," kata Basuki.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article IKN Tak 100% Aman dari Asap, Pemerintah Sudah Antisipasi