Sosok Bekingan Tambang Ilegal yang Disebut Gibran, Siapa dia?

Jakarta, CNBC Indonesia - Publik dikejutkan dengan cuitan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menyinggung maraknya tambang ilegal di wilayahnya. Yang mencengangkan, Gibran mengatakan adanya sosok ngeri yang membekingi tambang ilegal tersebut.

Mulanya, Wali Kota Gibran menjawab pesan salah seorang netizen di media sosial Twitter. Netizen dengan nama akun Mr Agus @amr715882 tersebut meminta kepadanya agar menyampaikan pesan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Klaten.

Bahkan, netizen tersebut menyebut tambang ilegal terdapat di lebih dari 20 titik lokasi. Namun sayangnya, kondisi ini terus dibiarkan. Netizen tersebut bahkan tak segan-segan untuk mencolek akun Presiden Jokowi @jokowi dan juga menyebutkan akun Kapolri @ListyoSigitP dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo @ganjarpranowo.

Baca: Gibran Sebut Bekingan, Jumlah Tambang Ilegal Ternyata Ribuan!

"Mas..sampekan ke pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yg ada di kb.klaten,lebih dari 20 titik lokasi..tp dibiarkan. @ListyoSigitP @ganjarpranowo." tulis akun Mr Agus di Twitter, 27 November 2022 lalu.

Lalu, pesan ini pun langsung dibalas oleh Gibran. Gibran menjawab, "Ya pak.Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Bekingan nya ngeri."

Lantas, siapa sosok pembeking aktivitas tambang ilegal yang disebut oleh Wali Kota Solo Gibran tersebut?

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar menilai bahwa masalah utama dari aktivitas tambang ilegal sendiri utamanya terjadi lantaran pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi aktor terpenting. Terutama dibalik langgengnya operasi tambang ilegal.

Baca: Gibran Buka Beking Ngeri Tambang Ilegal, Ini Reaksi ESDM

Menurut dia keterlibatan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya terkait pembiaran operasi tambang ilegal. Namun juga menjadi bagian dari pelaku tambang itu sendiri. "Polisi, misalnya, meski tidak secara institusi, tetapi telah banyak kasus dimana polisi justru terlibat memodali operasi perusahaan tambang," ujar Melky kepada CNBC Indonesia, Selasa (29/11/2022).

Melky membeberkan sebagian dari begitu banyak kasus tersebut antara lain adalah kasus yang menjerat Briptu Hasbudi di Sekatak Buji, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), dan anggota polisi yang diduga berada dibalik penambangan pasir timah di Perairan Teluk Kelabat, Belinyu, Bangka, serta kasus anggota polisi yang diduga bermain tambang ilegal di Sungai Walanae, Kebo, Lilirilau, Soppeng, Sulsel.

Keterlibatan polisi dalam tambang ilegal kemudian menjadi heboh pasca Ismail Bolong membuat pengakuan jika sering menyetor dana miliaran ke Kabareskrim. "Artinya, keterlibatan polisi ini sebetulnya tak sebatas personal, tetapi semacam permainan institusi, dimana ada sebagian yang beroperasi di lapangan, sementara sebagian lainnya, terutama para petinggi, menerima setoran wajib dari hasil tambang ilegal itu sendiri," kata dia.

Baca: Jaringan Tambang Blak-blakan Bekingan Ngeri Tambang Ilegal RI

Dengan demikian, maka penegakan hukumnya semestinya tidak hanya menyasar para pelaku (polisi) di lapangan, tetapi juga para petinggi Polri sebagai penerima keuntungan.

Ia pun menyarankan supaya seluruh anggota Polri yang namanya disebut terlibat dapat dinonaktifkan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa mereka tidak memakai kekuasaannya untuk mengintervensi proses penegakan hukum.

"Jika tidak, maka, bisa dipastikan, polemik tambang ilegal ini hanya akan menyasar aktor-aktor kecil. Dan, setelah para aktor lapangan lumpuh, para mafia ini akan merekrut aktor-aktor baru lainnya, lalu mengeruk keuntungan lagi dari tambang ilegal," kata dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Menguak Bekingan Tambang Ilegal, DPR: Level Perang Bintang