Jokowi Bilang APBN Dieman-eman, Dana KL Bisa Dipangkas Lagi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar terbaru datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mantan pejabat Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2022 belanja negara sudah terealisasi Rp 2.351,1 triliun.

Realisasi belanja negara hingga Oktober 2022 tersebut sudah terserap 75,7% dari target belanja negara yang sebesar Rp 3.106,4 triliun. Artinya, masih ada Rp 755,3 triliun belanja negara yang belum dibelanjakan di dalam APBN 2022.

"Belanja negara sampai akhir Oktober mencapai Rp 2.351,1 triliun. Kalau kita lihat ini adalah turning point dari APBN Kita, 75,7% dari total belanja yang ada di UU APBN," jelas Sri Mulyani dikutip, Rabu (30/11/2022).

Lantas, mau dikemanakan uang sebesar itu?

Sri Mulyani merinci, belanja negara terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang realisasinya telah mencapai Rp 754,1 triliun atau terserap 79,7% dari target APBN.

Belanja K/L yang sudah dibelanjakan tersebut, kata Sri Mulyani telah dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi.

"Belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13 serta kegiatan operasional K/L," ujarnya.

Baca: Utang RI di Era Jokowi & Ramalan ke Depan

Kemudian belanja non K/L realisasinya baru mencapai Rp 917,7 triliun atau baru terserap 67,7% dari target APBN.

"Dominasi sangat besar subsidi dan kompensasi BBM dan listrik ini jadi dominasi shock absorber APBN dan lainnya relatif rutin pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan relatif stabil," jelas Sri Mulyani.

Kemudian, realisasi belanja berikutnya pada Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah mencapai Rp 679,23 triliun atau baru terserap 84,4% dari target APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.

Terakhir, pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp 77,92 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal K/L, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) siaga telah menitipkan perintah tegas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Isi perintahnya terkait anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang harus dikelola secara hati-hati.

"Saya selalu sampaikan kepada bu Menkeu. Bu, kalau punya uang kita di APBN kita, dieman-eman. Itu bahasa inggris tuh. Di eman-eman, dijaga, hati-hati," ungkap Jokowi dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Sri Mulyani pun langsung memberikan tangapannya.

Baca: Kantor Pajak 'Pede' Target Setoran Rp1.485 T di 2022 Tercapai

"Menteri Keuangan diminta berhati-hati kita senang," ungkap Sri Mulyani.

"Karena kalau minta belanja yang macam-macam, bilang pak Presiden suruh hati-hati. Gitu kan. Jadi itu membuat bisa melihat secara jauh lebih baik," tambahnya.

Perintah Jokowi ini semakin memantapkan langkah Sri Mulyani untuk berhemat.

Buktinya, realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mengalami penurunan yang cukup dalam pada Oktober 2022. Dari catatan Sri Mulyani, utang turun 21,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

"Ini penurunan yang sangat tajam, 21,7%. Ini berarti APBN mulai makin sehat karena kita mulai bisa melakukan konsolidasi," ujarnya.

Tahun lalu, total utang Indonesia untuk pembiayaan anggaran mencapai Rp 646 triliun. Sementara itu, tahun ini, total utang mencapai Rp 506 triliun.

Namun, di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah pihaknya melakukan upaya menahan belanja.

Baca: Ada Warning dari Manufaktur RI, Ini Reaksi Sri Mulyani

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmartawarta mengungkapkan pihaknya malah mendorong kementerian dan lembaga untuk melakukan belanja secara berkualitas dan disiplin.

"Oleh karena itu, beberapa kementerian dan lembaga melakukan beberapa perubahan di dalam prioritas mereka, terutama pada saat menggunakan blokir automatic adjustment yang memang sudah mulai dirilis, namun secara selektif," kata Isa, dalam Konferensi Pers: APBN KITA November 2022, dikutip Rabu (30/11/2022).

Menurut Isa, kementerian banyak belajar dari penerapan automatic adjustment ini. Sebelumnya, Kemenkeu telah sepakat untuk membuka secara perlahan automatic adjustment pada tahun ini. Dengan demikian, belanja kementerian/lembaga (K/L) telah kembali normal setelah sebelumnya sempat disisihkan 5% demi menjaga perekonomian di dalam negeri dari ketidakpastian.

Adapun, Isa memastikan belanja bantuan sosial (bansos) akan tetap dilakukan hingga akhir tahun. "Itulah yang akan membantu masyarakat menjaga daya belinya," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret Sri Mulyani di Tengah Isu Mundur dari Kabinet Jokowi