Simalakama Upah 2023,Pengusaha Pertanyakan Permenaker 18/2022

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengungkapkan ketidaksetujuan pengusaha terhadap Permenaker 18/2022 sementara PP 36/2021 belum dicabut. Sehingga pelaku usaha mengkhawatirkan kepastian hukum terhadap penetapan UMP 2023.

Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Taufik Garsadi serta Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pembangunan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam Evening Up, CNBC Indonesia, Jum'at (25/11/2022