Fakta Baru Terungkap! Ternyata Banyak Honorer 'Titipan'

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembengkakan jumlah tenaga honorer salah satunya disebabkan oleh pengangkatan tenaga honorer oleh pimpinan institusi maupun pimpinan wilayah yang berdasarkan hubungan kedekatan.

Bahkan, dua orang anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui bahwa banyak tenaga honorer yang merupakan bekas dari tim sukses saat pemilihan kepala daerah.

Hal ini disampaikan anggota DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Karena kadang kala ini juga sehabis Pilkada itu ada yang diangkat. Barangkali ada yang tim sukses lah ada yang apa lah dan sebagainya dikasihkan jabatan-jabatan tertentu," kata Politisi Partai Demokrat Ongku P. Hasibuan.

"Mulai dari yang paling sederhana jadi ajudan yang akhirnya dibebankan kepada pemda dan ketika terjadi pendaftaran ini itu didaftarkan," jelasnya

Hal serupa juga disampaikan oleh Politisi Partai Amanat Nasional Guspardi Gaus yang mempertanyakan keberanian pemerintah dalam mengambil tindakan untuk memberantas praktik politisasi jabatan semacam ini.

"Sudah sangat sering kita dengar dan barangkali kita sangat mengetahui, kecenderungan-kecenderungan dari para Bupati Walikota se Indonesia itu pasti mengangkat non ASN yang notabenenya adalah tim-timnya," katanya.

Menurutnya, tahun politik 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung berpotensi mempermulus praktik KKN ini berlangsung di tahun depan.

"Sehingga bagi kami ini sangat dilematis juga, bola liar apalagi di tahun 2023 ini hal-hal yang semacam ini sangat-sangat rentan dipolitisasi sehingga kita bekerja tidak secara profesional dalam rangka penataan tentang aparatur sipil negara ini," ujarnya.