Sri Mulyani Ungkap Rincian Rp 300 Triliun dari Biden, Utang?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji bahwa pihaknya akan menggalang dana hingga US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun (asumsi kurs Rp 15.564 per US$) dari negara-negara maju untuk program transisi energi di Indonesia, khususnya untuk mempercepat pengakhiran masa operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tanah Air.
Pendanaan ini akan disalurkan melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara maju ini akan memimpin negosiasi dengan International Partners Group terkait pendanaan transisi energi di Indonesia, terutama untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Hal tersebut diungkapkan Biden saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hari pertama di Bali, Selasa (15/11/2022).
"Kami dengan Indonesia dan Jepang bersama-sama menciptakan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE). Bersama kita memobilisasi US$ 20 miliar dalam pengembangan EBT dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara. US$ 20 miliar ambisi institusi keuangan untuk transisi energi yang bisa dirasakan dampaknya untuk dunia," tuturnya saat KTT G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).
Biden mengatakan, ini juga bisa digunakan untuk mendorong proyek berbasis energi terbarukan seperti mendukung pengembangan kendaraan listrik dan teknologi.
"Ini juga bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa berkontribusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim global," ucapnya.
Lantas, apakah komitmen pendanaan ini nantinya berupa utang atau hibah?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait hal ini.
Sri Mulyani mengatakan, komitmen pendanaan ini masih akan dibahas lagi rinciannya dengan sejumlah pihak terkait karena ini merupakan kombinasi dari multilateral development bank, bilateral, dan juga filantropi, maupun hibah (grant).
"Kita akan lihat dari sisi detailnya karena itu berbagai kombinasi dari multilateral development bank, bilateral, dan juga dari sisi filantropi, grant (hibah), itu yang akan kami lihat. Nanti kita akan lihat," tuturnya.
Namun dia menegaskan pendanaan US$ 20 miliar ini sudah pasti dari pihak internasional, tak ada dari institusi Indonesia.
"Itu nanti dari internasional," tegasnya.
Lantas, pendanaan ini untuk program apa saja? Apakah hanya untuk percepatan pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara atau juga untuk program lainnya?
Sri Mulyani menyebut, program ini nantinya akan ditujukan untuk percepatan pemensiunan PLTU batu bara. Namun nanti akan dilihat apakah ada aset PLTU PLN yang sudah siap untuk dipensiunkan atau PLTU dari pengembang listrik swasta (Independent Power Producers/ IPP).
"Jadi akan dilihat berdasarkan yang kemarin disampaikan, dari PLN ada yang sudah siap berasal dari aset PLN sendiri, berasal dari IPP sudah diumumkan dari INA keterlibatannya, jadi per projek akan dilihat," jelasnya.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang berlangsung pada 15-16 November 2022 telah resmi ditutup Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (16/11/2022).
Selain membawa kabar positif soal komitmen AS dan negara maju lainnya sebesar US$ 20 miliar untuk transisi energi di Indonesia, Presiden Jokowi juga mengungkapkan hasil positif lainnya dari penyelenggaraan KTT G20 di Bali ini.
"Ada beberapa yang dihasilkan, terbentuknya Pandemic Fund yang terkumpul US$ 1,5 miliar. Kemudian, pembentukan dan operasionalisasi resilience and sustainability di bawah IMF US$ 81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Lalu, Energy Transition Mechanism untuk Indonesia memperoleh komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) program US$ 20 miliar," paparnya saat konferensi pers usai penutupan KTT G20 di Bali, Rabu (16/11/2022).
"Hasil yang konkret, meski banyak sekali sebetulnya hasil lainnya," ucapnya.
[Gambas:Video CNBC]
Biden Janjikan RI Rp300 T, Pengusaha Siap Lepaskan Batu Bara?
(wia/wia)