Negara Berkembang Kesulitan Hilirisasi, Jokowi Singgung Ini
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
13 November 2022 20:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi. Padahal, perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang.
"Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi," sebut Jokowi di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu, 13 November 2022.
Penting berkolaborasi erat dan bekerja sama untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini.
Pemerintah sudah mendapatkan keuntungan yang besar atau 'durian runtuh' dari sektor nikel. Hal ini atas upaya pemerintah memberlakukan pemberhentian ekspor bijih nikel dan melaksanakan kegiatan ekspor nikel dengan nilai tambah melalui proses hilirisasi di dalam negeri.
Tak cukup di nikel saja, ke depan pemerintah juga akan memberlakukan hal yang serupa kepada hasil tambang mineral lainnya seperti timah, tembaga dan juga bauksit. Bahkan yang sudah tertera akan dilakukan penyetopan ekspor dan wajib hilirisasi adalah sektor tambang bauksit.
Mengacu catatan, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pada tahun 2021 Indonesia mendapatkan keuntungan yang diperoleh Indonesia dari hilirisasi nikel itu menembus US$ 20,9 miliar atau Rp 326 triliun (kurs rupiah Rp 15.600/US$).
Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa, di tahun 2017 - 2018, nilai ekspor nikel hanya mencapai US 3,3 miliar. Hal itu karena Indonesia hanya melakukan ekspor bijih nikel tanpa dilakukan hilirisasi.
"Sekarang dengan kita menyetop ekspor nikel, nilai tambahn sampai dengan 2021 sudah mencapai US$ 20,9 miliar. Di tahun 2017-2018 itu hanya US$ 3,3 miliar," ungkap dia.
(fys/dhf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Buka-bukaan Fokus Ekonomi Indonesia di KTT Asean
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular