Internasional

Perang Makin Ngeri? Pasukan AS Resmi Masuk Wilayah Ukraina

sef, CNBC Indonesia

02 November 2022 11:05

Foto: Pasukan lintas udara AS di Polandia mendirikan kamp di dekat perbatasan Ukraina. (REUTERS/Bryan Woolston)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasukan Amerika Serikat (AS) dilaporkan resmi sudah berada di wilayah Ukraina. Mereka disebut akan membantu militer Kyiv melacak senjata dan peralatan bernilai miliaran dolar, yang sebelumnya dikirim Washington ke negeri itu.

Laporan pertama kali dimuat media NBC, mengutip seorang pejabat senior kementerian pertahanan dan militer. Atase pertahanan AS untuk Ukraina, Brigadir Jenderal Garrick Harmon, memimpin inspeksi dengan bantuan dengan bantuan kedutaan besar di sana.

Sebenarnya pemeriksaan serupa telah dilakukan AS terhadap bantuannya sebelum perang. Tetapi selama berbulan-bulan hal itu terhenti akibat serangan Rusia.

Pilihan Redaksi

"Ada beberapa inspeksi," menurut pejabat senior pertahanan, dikutip Rabu (2/11/2022).

Meski demikian, belum diketahui berapa banyak anggota militer AS yang terjun ke Ukraina. Namun, mereka diyakini merupakan pasukan yang dikirim 14 Februari ke Ukraina, 10 hari sebelum invasi Rusia.

Media yang sama juga mengungkap kehadiran tentara AS tak lepas dari klaim partai oposisi pemerintah, Republik. Para senatornya menyebut ada laporan senjata AS berakhir di pasar gelap.

Hal ini kemudian dibalas Presiden AS Joe Biden dengan merilis sebuah rencana pekan lalu. Ia memerintahkan Pentagon untuk mengawasi lebih dekat bantuan yang telah dikirimnya.

"AS belum melihat bukti senjata dialihkan ke pasar gelap atau digunakan untuk apa pun selain tujuan aslinya," tambah pejabat pertahanan itu lagi.

"Tetapi Pentagon dan Departemen Luar Negeri tetap menyadari risiko tersebut dan mengambil upaya untuk mencegahnya," ujarnya.

Muncul pula beberapa kekhawatiran bahwa senjata itu akan jatuh ke tangan Rusia. Karenanya militer AS diharapkan bisa bertindak cepat.

"Rusia mungkin juga akan menggunakan senjata ini untuk mengembangkan tindakan balasan, propaganda, atau untuk melakukan operasi bendera palsu," katanya mengutip dokumen Departemen Luar Negeri.