Eh, Ada Nama Gobel di Proyek Sirkuit Tes Canggih Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan melakukan seremoni penandatanganan kerja sama perjanjian penjaminan, regres dan penyediaan infrastruktur proyek pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (31/10/2022).

Penandatanganan kerja sama ini melibatkan konsorsium PT Indonesia International Automotive Proving Ground dan PT Penjaminan Infrastrustuktur Indonesia.

Proving Ground ini merupakan fasilitas uji kendaraan outdoor merupakan satu-satunya di Indonesia ini diharapkan menjadi proving ground pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern sekaligus dimanfaatkannya lahan tersebut untuk pembangunan daerah wisata, tempat usaha/business center seperti gedung pertemuan maupun foodcourt.

Pembangunan Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi akan mengikuti standar Internasional UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) di area lahan sekitar 80 ha.

Baca: Sebentar Lagi, RI Bisa Sulap Nikel Jadi Baterai Mobil Listrik

Perencanaan pembangunannya dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), guna percepatan pengembangan dan pembangunannya serta mengatasi keterbatasan dana dari APBN.

Dikutip dari dokumen yang diterima CNBC Indonesia, konsorsium PT Indonesia International Automotive Proving Ground tercatat sebagai pihak yang lulus dalam lelang pengadaan proyek besar ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya di acara seremoni ini pun menyapa salah satu pengusaha besar yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

"Yang terhormat Pak Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, walapun tadi namanya juga ada dikonsorsium sepertinya," ungkap Sri Mulyani.

Baca: Sah! Bekasi Bakal Punya Sirkuit Tes Terbesar di Asia Tenggara

Tampak, Rachmat Gobel dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut tertawa di jajaran kursi terdepan.

Adapun, perusahaan Rachmat Gobel tercatat masuk ke dalam konsorsium pemenang proyek ini.

Konsorsium bernama PT Indonesia International Automotive Proving Ground memang terdiri dari perusahaan asing dan dalam negeri serta BUMN, yakni PT Gobel Internasional, PT Hutama Karya (Persero), PT Astra Daihatsu Motor, Toyota Tsusho Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport Urban Development dan PT Bintang Paradipa Persada.

Konsorsium ini beralamat di PT Gobel Internasional, di Cawang, Jakarta Timur.

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa proyek ini adalah milestone bagi Kementerian Perhubungan untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang merupakan nadi dari perekonomian Indonesia.

"Cara-cara pembiayaan kreatif melalui KPBU terus kita kembangkan," ujarnya.

"Ini adalah sebuah milestone juga karena proyek ini akan dibangun dalam dua tahun dan akan berusia 15 tahun," ungkapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan proving ground ini akan membantu uji coba kelaikan kendaraan, terutama kendaraan baru. Selama ini, Indonesia diketahui tertinggal perihal fasilitas uji coba bagi kendaraan dibandingkan negara lain.

"Ini adalah dukungan yang luar dari Kementerian Keuangan, dimana ketika tidak mudahnya mendapatkan dana kita diberikan satu instrumen availability payment. Ini merupakan satu skema yang menarik bagi investor dan investor juga punya kepentingan untuk membangun satu alat uji uang memang dibutuhkan," kata Budi Karya.

Baca: Sri Mulyani: Pengelolaan Uang Negara Semakin Rumit!

Budi Karya mengaku bahwa balai pengujian ini sudah didorong selama 3 tahun dan baru terealisasi saat ini. Proving ground ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selama ini, jika ingin menekspor, pengujian kendaraan masih dilakukan di luar Indonesia.

Proyek ini sejalan dengan pertumbuhan ekspor kendaraan dari Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Ketika proyek ini ditawarkan, Budi Karya mengaku ada sekitar 17 perusahaan lokal dan internasional yang berminat.

"Kita akhirnya menetapkan konsorsium Indonesia Jepang, tetapi Indonesia mayoritas," tegasnya.

Dari dokumen Kementerian Perhubungan, nilai pembayaran kertersediaan atau availability payment mencapai Rpp 339,99 miliar. Sementara itu, nilai biaya modal tercatat Rp 1,98 triliun.

Adapun, nilai biaya operasionalnya sebesar Rp 1,07 triliun. Semua biaya sudah memperhitungkan PPN di dalamnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Proyek 'Raksasa' di Bekasi Ini Bisa Selamatkan Ekspor RI