'Geng Thamrin' Buka Suara Soal Krisis Pangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Tidak hanya menghadapi ancaman krisis utang, dunia juga tengah dihantui oleh krisis pangan. Krisis ini menjadi fokus dari banyak lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF).

IMF mengingatkan bahwa hingga saat ini 20 negara, terutama negara Afrika, tengah memerlukan bantuan darurat untuk mengatasi krisis pangan global.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menuturkan 141 juta orang di seluruh wilayah Arab pun terekspos pada risiko ini.

IMF pun telah menyetujui paket pinjaman untuk mengatasi kerawanan pangan atau 'food shock' baru di bawah instrumen pembiayaan darurat yang ada untuk membantu negara-negara rentan mengatasi kekurangan pangan dan biaya tinggi yang merupakan efek dari perang Rusia di Ukraina.

Georgieva mengatakan bahwa 48 negara di seluruh dunia secara khusus terkena krisis pangan.

"Dari 48 negara, sekitar 10-20 kemungkinan akan meminta (bantuan darurat)," kata Georgieva, seraya menambahkan bahwa cukup banyak dari mereka berasal di sub-Sahran Afrika.

Peringatan dari IMF ini juga ditekankan kembali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia memperkirakan krisis pangan akan menghampiri dunia dalam kurun waktu 8-12 bulan ke depan.

Menurut Sri Mulyani, krisis pangan ini akan diperparah dengan ketersediaan pasokan pupuk dunia.

"Masalah pupuk hari ini akan memiliki dampak pada ketersediaan pangan atau bahkan krisis pangan dalam 8-12 bulan ke depan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, The 1st Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting, dikutip Jumat (28/10/2022).

Baca: Kala Sri Mulyani 'Happy' Dapat Perintah Ini Dari Jokowi

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa Indonesia belum siap sepenuhnya menghadapi krisis pangan. Pasalnya, realisasi serapan anggaran pangan sampai saat ini masih terlampau rendah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran ketahanan pangan baru terealisasi sebesar 40,7% per 30 September 2022. Sri Mulyani tak ingin rendahnya realisasi serapan belanja berkurang tahun depan, seperti tahun ini.

Ketahanan Pangan RI

Sri Mulyani mengatakan program ketahanan pangan merupakan prioritas penting, terutama saat dinamika krisis pangan yang mengancam sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Namun, realisasi serapan anggaran ketahanan pangan justru belum optimal.

"Kementerian Pertanian realisasi Rp 89,5 triliun, PUPR belanja Rp 2,76 triliun, dan KKP Rp 1,6 triliun," tegasnya.

Sebagai informasi, dunia saat ini masih dihantui krisis pangan akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Krisis pangan dikhawatirkan akan memicu gerak inflasi, lantaran distribusi komoditas terhambat.

Baca: Naikin Suku Bunga dan Ngutang IMF, Mesir Korban Resesi Dunia

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan stok ketersediaan bahan pangan di Tanah Air yang mulai menipis. Hal ini berisiko menimbulkan kerawanan pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan, beberapa komoditas pangan di tanah air saat ini kondisinya sangat terbatas alias menipis.

Berdasarkan dari prognosa atau proyeksi Bapanas, stok beras di tanah air hanya akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 88 hari, jagung 52 hari, dan kedelai hanya 7 hari.

"Ini yang sangat perlu kita perhatikan. Kalau di daerah Jawa, daerah pengrajin tahu, tempe, kedelai menjadi komoditas yang sangat diperlukan," jelas Astawa.

Kebutuhan pangan lainnya, seperti bawang merah stoknya hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk 39 hari, cabai besar 12 hari.

Bahkan telur ayam ras, kebutuhan pasokannya diperkirakan hanya mampu bertahan dalam kurun 3 hari saja.

"Daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, telur ayam ras 3 hari, gula konsumsi sembako 149 hari, dan terakhir minyak goreng 77 hari," jelas Astawa.

"Artinya apa? Kalau kita bicara resesi (krisis) pangan, mudah-mudahan tidak. Namun demikian sebagaimana arahan Pak Presiden (Joko Widodo/Jokowi), kita wajib waspada," tegasnya.

Baca: Daftar Pasien IMF Bertambah, Indonesia Masih Kuat?

Geng Thamrin Bicara

Terkait dengan kasak kusuk ini, Bank Indonesia akhirnya ikut bicara. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menuturkan risiko kerawanan pangan merupakan tantangan global yang erat kaitannya dengan perubahan iklim, konflik, dan juga pandemi.

Kesemuanya, menurut Dody, turut menimbulkan disrupsi produksi dan distribusi pangan, serta meningkatkan biaya untuk mendapatkan makanan. Sebagian negara berpendapatan rendah akan paling terdampak dan meningkatkan kemiskinan serta dapat memicu instabilitas.

"Dalam jangka pendek tentu risiko global ini masih akan mengemuka. Untuk merespons hal ini, Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan menjalin kolaborasi dengan melalui Joint Finance-Agriculture Meeting untuk meningkatkan respons terkoordinasi dari negara-negara dalam mengatasi isu kerawanan pangan," paparnya.

Foto: Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo (Tangkapan Layar via Youtube Bank Indonesia) Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo (Tangkapan Layar via Youtube Bank Indonesia)

Selain itu, Dody mengatakan beberapa inisiatif utama lainnya yang tengah diupayakan adalah fasilitas pinjaman dari IMF (Food Shock Window) dan dari Bank Dunia, ADB, IsDB dengan Food Security Response masing-masing sebesar US$ 30 miliar, US$ 14 miliar, dan US$ 10,5 miliar.

"Tantangan yang datang dari harga komoditi global, khususnya pangan, yang meningkat seperti kedelai, terutama karena pasokan global yang tengah berkurang," kata Dody kepada CNBC Indonesia.

Baca: Harga Material Bangunan Naik, Bos Properti RI 'Pelototi' AS

Selain itu, ditambah adanya penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia menyebabkan inflasi pangan, khususnya yang berbasis bahan baku impor, di banyak negara meningkat tajam, termasuk di Indonesia.

Lantas, bagaimana dengan kondisi domestik?

Di sisi domestik, Dody menuturkan produksi komoditas pangan utama seperti beras tetap terjaga. Program seperti panen empat kali dalam setahun dan sinergi BUMN turut membantu menjaga produksi beras nasional.

Bank Indonesia bersama pemerintah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam payung TPIP dan TPID terus menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan secara nasional.

"Bank Indonesia berharap langkah-langkah yang ditempuh tersebut akan membawa inflasi VF perlahan menurun," pungkasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tolak Saran IMF, Bos BI: Kami Lebih Pengalaman!