
Sejak Zaman SBY Hingga Jokowi, Masalah Ini Tak Beres-beres!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan kebijakan satu peta atau one map policy. Namun, masih terkendala puluhan juta hektar lahan di Indonesia yang ternyata dinilai tumpang tindih.
Kebijakan satu peta sudah digulirkan sejak era kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010 silam. Kenyataannya hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang, kebijakan ini juga belum rampung.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menjelaskan, pihaknya masih terus melihat satu demi satu permasalahan lahan yang ada d Indonesia.
Ditemukan 22,8% lahan daratan di Indonesia atau berkisar 43,5 juta hektar di Indonesia masih mengalami tumpang tindih.
"Dari tata ruang, kehutanan, dan batas daerah, ada 22,8% dari daratan atau 43,5 juta hektar lahan di Indonesia masih mengalami tumpang tindih. Kita akan selesaikan sampai 2024," jelas Wahyu acara Ekon Goes To Campus di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kamis (27/10/2022).
Tumpang tindih lahan yang dimaksud Utomo misalnya ketidaksesuaian tata ruang RT/RW antara tingkat Kabupaten dan Provinsi, ketidaksesuaian ketersediaan hutan antara RT/RW di tingkat Kabupaten dan Provinsi, dan lain-lain.
Lewat kebijakan satu peta ini, pemerintah berharap bisa segera menyelesaikan jutaan hektar lahan yang masih tumpang tindih tersebut.
Pasalnya, dengan adanya peta yang lebih tepat, dan dengan titik koordinat yang lebih akurat, pemerintah menjadi lebih pasti dalam mengeluarkan izin pemanfaatan lahan.
Pemerintah juga akan memperluas jumlah target informasi geospasial tematik menjadi sebanyak 158. Cakupannya meliputi bidang perekonomian dan keuangan, kebencanaan, serta kemaritiman.
"Mudah-mudahan dengan selesaikan ini punya basis satu peta dan satu sistem untuk mempermudah proses perencanaan," jelas Wahyu.
(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Simak! Sri Mulyani Beberkan Data Pembangunan Jalan Era Jokowi
