Business Forum Beri Dampak Besar Bagi Masyarakat Perbatasan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Muhammad Tito Karnavian berharap serangkaian kegiatan Business Matching Forum yang dilaksanakan di Sambas, Kalimantan Barat, membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan negara.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Seminar Optimalisasi Produksi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan, Kamis (20/10). Adapun serangkaian kegiatan Business Matching Forum berlangsung pada tanggal 20-22 Oktober 2022, dimulai dengan kegiatan Seminar Optimalisasi Produksi Potensi Ekonomi Kawasan Perbatasan.

Kemudian dilanjutkan dengan temu bisnis para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sambas dengan calon pembeli/eksportir baik dari dalam negeri dan luar negeri (Malaysia) di Wisma Nusantara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, serta pameran produk unggulan di Halaman Plaza Pasar Wisata PLBN Aruk.

"Kita berharap melalui rangkaian kegiatan tersebut dapat menghasilkan output yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pelaku UMKM di PLBN dan sekitarnya guna mendorong pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lebih khusus daerah," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (20/10/2022).

Tito menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan upaya untuk mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar PLBN. Pertama adalah kawasan perbatasan negara harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan dan etalase bangsa.

Kemudian pemerintah juga tidak berhenti untuk membangun zona inti di PLBN (ditambah dengan PLBN-PLBN baru), tapi dilanjutkan kepada zona pendukung dan memperlancar jalur konektivitas.

Zona Pendukung PLBN, lanjutnya,dapat dikembangkan menjadi terminal barang dan penumpang, pusat perdagangan atau pasar, maupun fasilitas pendukung lainnya. Kemudian kawasan sekitar PLBN tersebut akan dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan sistem pengelolaan perbatasan yang terintegrasi.

Arahan Presiden Jokowi tersebut telah diwujudkan dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

"Kita diharapkan dapat membanjiri negara tetangga dengan produk-produk kita, di samping akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, membuka lapangan kerja dan lain-lain. Dari sisi ketahanan nasional, kita akan lebih kuat dan rasa nasionalisme akan menguat juga di kalangan masyarakat kita yang ada di perbatasan," pungkasnya.