Resesi 2023 Ngeri, Ekonom Sarankan Jokowi Pakai Jurus Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Efek rambatan resesi ekonomi global dapat menerpa Indonesia melalui tekanan nilai tukar, inflasi, hingga redupnya kinerja manufaktur akibat permintaan eksternal yang melambat.

Tidak hanya itu, konsumsi dan daya beli masyarakat dapat berkurang seirinng dengan adanya tekanan inflasi serta menurunnya produktivitas sektor usaha.

Dengan tantangan tersebut, tidak menutup kemungkinan ekonomi Indonesia akan melambat tahun depan.

Tiga ekonom muda memaparkan sejumlah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ekonom Indef Eisha Maghfiruha Rachbini menilai dampak gejolak ekonomi global terhadap Indonesia cukup moderat karena adanya dukungan pemerintah.

"Bagaimana pemerintah sudah menjaga daya beli masyarakat dan subsidi BBM sangat besar walaupun memang akan berdampak di keseimbangan APBN," ujarnya kepada CNBC Indonesia TV, Selasa (18/10/2022).

Baca: Pak Jokowi, Neraca Dagang Bisa Jeblok, Butuh Bantuan CPO

Oleh karena itu, dia melihat pemerintah perlu berhati-hati dalam menjaga keuangan negara ke depannya.

Dia berharap APBN akan tetap efisien dan produktif dalam menjaga daya beli masyarakat, seraya menekan defisit APBN kembali ke bawah 3%, dan di sisi lain mengelola utang luar negeri agar tetap terjaga.

Ekonom Institut Pertanian Bogor (IPB) Aristo Purboadji mengungkapkan kebijakan pemerintah untuk membantu yang masyarakat miskin dan rentan lewat bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan langsung tunai (BLT), sudah tepat.

"Memang daya beli masyarakat harus dijaga walau pilihan ini ada pro-kontra," ujarnya.

Di tengah ketidakpastian global, Aristo mengemukakan agar pemerintah bisa belajar dari kesalahan Inggris.

Baca: Intip Ramalan 5 Ekonom Soal Nasib Neraca Dagang RI

Hal yang paling diperlukan di tengah gejolak resesi adalah kerangkak kerja kebijakan moneter dan fiskal yang tidak bertabrakan.

Kebijakan untuk mengurangi inflasi, menjaga nilai tukar hingga menekan angka pengangguran sebisa mungkin tidak bertabrakan antara Bank Indonesia dan pemerintah, terutama Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal.

"Jangan sampai kebijakan itu tubrukan," pungkasnya.

Sementara itu, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengungkapkan pemerintah perlu melakukan upaya untuk menjaga permintaan publik dengan menjaga tingkat inflasi, melakukan penciptaan lapangan kerja serta percepatan digitalisasi.

Selanjutnya, Faisal menilai hilirisasi industri dan pemanfaatan kerja sama regional atau kawasan dapat dilakukan untuk meredam efek global.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Jokowi Ingatkan Dunia Resesi di 2023