Tak Mudah Pensiunkan PLTU Batu Bara, Butuh Biaya Jumbo!
Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk meninggalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Presiden No.112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik. Di mana, secara perlahan, pemerintah akan memensiunkan PLTU. Setidaknya pada tahun ini ada tiga PLTU yang akan dipensiunkan.
Pensiun PLTU sebagai langkah pemerintah mengejar target net zero emission pada sampai tahun 2060. Hanya, biaya untuk pensiun PLTU ini tak murah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan pembiayaan transisi energi akan semakin meningkat, karena dana pensiun PLTU batu bara mewajibkan membayar kembali pinjaman dan bunga kepada pengembang.
"Pembiayaan transisi energi semakin meningkat karena kami akan menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang membutuhkan biaya besar untuk membayar kembali pinjaman dan bunga kepada pengembang," lanjut Arifin, dalam siaran tertulis yang diterima, Jumat (14/10/2022).
Diprediksi, biaya transisi energi membutuhkan sekitar US$ 1 triliun atau Rp 15.300-an triliun (kurs rupiah Rp 15.300 per dolar AS).Dengan biaya yang raksasa dan cenderung akan mengalami peningkatan, Menteri Arifin mengajak investor, lembaga dan industri untuk meningkatkan kolaborasi untuk mendukung transisi energi ini.
"Kami mengajak kepada investor, lembaga pembiayaan, industri dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kolaborasi untuk mendukung transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060," ujar Menteri Arifin Tasrif.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah perlindungan sosial dalam rangka transisi industri dari penghentian pembangkit listrik tenaga batubara ke EBT, salah satunya dengan memberikan pelatihan untuk pekerja terimbas agar dapat mempersiapkan peralihan dari industri pertambangan ke energi pembaruan.
"Kami juga membutuhkan dana tambahan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja sektor pertambangan agar dapat beralih ke energi bersih dan terbarukan," tutup Arifin
Sebagai informasi, Indonesia telah menetapkan Road Map Transisi Energi untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Roadmap ini bertujuan untuk mencapai lebih dari 700 GW Energi Terbarukan dalam bauran energi yang berasal dari matahari, hidro, panas bumi, serta hidrogen dan nuklir.
[Gambas:Video CNBC]
Butuh Dana Rp 7.500 T Untuk Transisi Energi, Duit Dari Mana?
(pgr/pgr)
