
Kisruh soal Taiwan, China Ucapkan Terima Kasih ke Elon Musk

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS) Qin Gang mengucapkan terima kasih kepada miliarder Elon Musk karena telah mengusulkan zona administrasi khusus untuk Taiwan beberapa waktu lalu.
Dalam cuitan yang yang diunggah Sabtu (8/10/2022), Qin menulis: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada @elonmusk atas seruannya untuk perdamaian di Selat Taiwan dan idenya tentang pembentukan zona administratif khusus untuk Taiwan."
Qin menekankan seruan Beijing untuk "penyatuan kembali secara damai dan 'satu negara, dua sistem'" untuk Taiwan.
"Sebenarnya, reunifikasi damai dan satu negara, dua sistem adalah prinsip dasar kami untuk menyelesaikan masalah Taiwan ... dan pendekatan terbaik untuk mewujudkan reunifikasi nasional," tambahnya.
"Dengan syarat kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China dijamin, setelah reunifikasi Taiwan akan menikmati otonomi tingkat tinggi sebagai wilayah administrasi khusus, dan ruang yang luas untuk pembangunan," tambah Qin.
Sementara itu, duta besar de facto Taiwan untuk Washington, Hsiao Bi-khim, menegur Musk itu dengan mengatakan kebebasan dan demokrasi Taiwan tidak untuk dijual.
"Taiwan menjual banyak produk, tetapi kebebasan dan demokrasi kami tidak untuk dijual," katanya dalam sebuah cuitan.
"Setiap proposal abadi untuk masa depan kita harus ditentukan secara damai, bebas dari paksaan, dan menghormati keinginan demokratis rakyat Taiwan," tambahnya.
Sebelumnya, beberapa hari setelah melayangkan kemungkinan kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina yang menuai kecaman di Ukraina, Musk menyarankan ketegangan antara China dan Taiwan dapat diselesaikan dengan menyerahkan sebagian kendali Taiwan ke Beijing.
"Rekomendasi saya ... adalah untuk mencari tahu zona administrasi khusus untuk Taiwan yang cukup enak, mungkin tidak akan membuat semua orang bahagia," kata Musk kepada Financial Times dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Jumat lalu.
Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya, telah lama bersumpah untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya dengan berbagai cara. Pemerintah Taiwan yang diperintah secara demokratis menolak keras klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depannya.
China telah menawarkan Taiwan model otonomi "satu negara, dua sistem" yang serupa dengan yang dimiliki Hong Kong, tetapi itu telah ditolak oleh semua partai politik arus utama di Taiwan dan hanya mendapat sedikit dukungan publik, terutama setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang keras di Hongkong pada 2020.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Elon Musk Punya Ide Akhiri Konflik Taiwan-China, Apa Itu?