Duh, RI Kecanduan Impor LPG Gegara Ada Rente?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketergantungan Indonesia terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) semakin parah. Hal tersebut tentunya membuat beban keuangan negara semakin berat.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), impor LPG RI dalam satu dekade telah menunjukkan peningkatan tiga kali lipat hingga mencapai 6,34 juta ton pada 2021. Adapun porsi impor LPG pada 2021 telah mencapai 74% dari total kebutuhan. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan porsi impor LPG pada 2011 yang "hanya" sebesar 46%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa nilai impor LPG RI pada 2021 mencapai US$ 4,09 miliar atau sekitar Rp 58,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per US$), meroket 58,5% dibandingkan nilai impor pada 2020 lalu yang tercatat US$ 2,58 miliar.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut, masih ada para pemburu rente yang senang bila Indonesia terus bergantung pada impor LPG. Akibatnya, jika program lain digencarkan untuk menggantikan LPG, tentunya akan mengganggu bisnis mereka.

"Rente impor LPG juga tidak mau diganggu, ada yang menikmati 80% LPG kita impor. Akibatnya terjadi pertempuran konflik kepentingan, ya antara importir ingin tetap status quo, dengan BUMN yang punya kepentingan masing-masing karena ditekan oleh pemerintah," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (06/10/2022).

Oleh sebab itu, Bhima berharap agar pemerintah dapat segera menuntaskan persoalan ini, khususnya masalah transisi energi dari hulu ke hilir hingga tuntas. Dengan begitu, masyarakat tidak dibingungkan dengan program yang dijalankan secara bersamaan.

"Maunya pemerintah kita pakai kompor listrik atau jargas di level rumah tangga atau seperti apa. Masyarakat jangan jadi kelinci percobaan, satu program stop, ganti lagi, terus begitu jadi tidak ada kejelasan," ujarnya.

Semakin besarnya impor LPG RI ini tak ayal membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dan meminta "para pembantunya" untuk terus berupaya mengurangi impor LPG dengan mencari alternatif bahan bakar pengganti lainnya.

Kenaikan impor ini seiring dengan kian meningkatnya kebutuhan LPG, sementara produksi dari dalam negeri justru terlihat semakin menurun.

Kebutuhan LPG pada 2011 tercatat sebesar 4,35 juta ton. Kebutuhan ini terus meningkat tiap tahunnya hingga menembus dua kali lipat menjadi 8,55 juta ton pada 2021.

Sedangkan dari sisi produksi justru terlihat penurunan, yakni dari 2,28 juta ton pada 2011, namun pada 2021 lalu tercatat menurun menjadi 1,90 juta ton. Adapun produksi LPG di dalam negeri ini berasal dari dua jenis produksi, yakni dari kilang LPG dan juga kilang minyak.

Produksi dari kilang LPG pada 2011 tercatat 1,58 juta ton, namun turun menjadi 1,04 juta ton pada 2021. Sementara produksi dari kilang minyak dari 704,8 ribu ton pada 2011 tercatat naik tipis menjadi 863,8 ribu ton pada 2021.

Di sisi lain, Indonesia memiliki "harta karun" energi lainnya yang bisa menggantikan impor LPG ini. "Harta karun" yang dimaksud di sini yaitu gas alam. Gas alam juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan memasak bagi konsumen rumah tangga, dengan menggunakan jaringan pipa gas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, pada 2021 pemanfaatan gas domestik "hanya" 66% dari realisasi salur (lifting) gas. Pada 2021, realisasi lifting gas sebesar 981,98 ribu barel setara minyak per hari atau 5.501 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Bila pemakaian gas alam ini digencarkan, maka ini bisa berkontribusi menekan impor LPG dan menghemat devisa negara, sambil mengoptimalkan sumber daya alam di dalam negeri.

Berdasarkan data terbaru Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), status per 31 Desember 2021, Indonesia memiliki cadangan terbukti (proven reserves) gas alam sebesar 34,64 triliun kaki kubik (TCF).

Bila digabungkan dengan data cadangan potensial (potential reserves), berdasarkan data Kementerian ESDM status 1 Januari 2021, total cadangan gas RI mencapai 60,61 TCF.