Ini Dia Biang Kerok RI Harus Jor-joran Impor Minyak-LPG

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia diketahui masih doyan impor minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), bahkan cenderung jor-joran untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Namun sejatinya, Indonesia sendiri memiliki sumber daya gas bumi yang berlimpah, yang bisa menggantikan impor LPG melalui program-program yang sudah dijalankan.

Jadi, apa biang kerok yang membuat impor minyak dan LPG Indonesia tak kunjung berhenti? Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan masih ada para pemburu rente yang senang bila Indonesia terus bergantung pada impor LPG.

Sehingga jika program lain masih dijalankan untuk menggantikanLPG, tentunya akan mengganggu bisnis pemburu rente itu. Seperti yang diketahui,  Indonesia memiliki program Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga yang belum maksimal dijalankan.

Baca: Gawat! Lonjakan Impor LPG RI Gak Main-Main, Ini Faktanya

"Rente impor LPG juga tidak mau diganggu, ada yang menikmati 80% LPG kita impor. Akibatnya terjadi pertempuran konflik kepentingan, ya antara importir ingin tetap status quo, dengan BUMN yang punya kepentingan masing-masing karena ditekan oleh pemerintah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bhima berharap agar pemerintah dapat segera menuntaskan persoalan ini, khususnya masalah transisi energi ke hilir hingga tuntas. Dengan begitu, masyarakat tidak dibingungkan dengan program yang dijalankan secara bersamaan.

"Maunya pemerintah kita pakai kompor listrik atau jargas di level rumah tangga atau seperti apa. Masyarakat jangan jadi kelinci percobaan, satu program stop, ganti lagi, terus begitu jadi tidak ada kejelasan," ujarnya.

Baca: Gas RI Luber, Tapi Kok Bisa-bisanya Lebih Memilih Impor LPG?

Seperti yang diketahui, PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk Sementara Pertamina dan PGN sebagai operator migas negara memiliki jalan keluar sendiri, meski mahal di depan, transisi dari LPG impor dilakukan lewat pembangunan pipa jargas.

"Ibaratnya jargas itu mahal di depan, tapi lebih murah di konsumen dibanding kompor listrik. Antara PLN, Pertamina dan PGN tidak sinkron soal masalah transisi energi dalam mengurangi LPG impor di hilir," kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/10/2022).

Hal itu juga ditambah dengan arahan dari Kementerian ESDM yang kurang jelas. Terutama mengenai program mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. "Sekarang kalau PGN jualan Jargas, sudah mendapat pendanaan triliunan dari pemerintah, tapi di hilir ada yang jualan program kompor listrik maka jadi kontradiktif," ujarnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Akibat RI Kecanduan Impor LPG, Negara Ini Ketiban Untungnya..