Cek Pengumuman Data Prafinalisasi Tenaga Non-ASN 2022 di Sini

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi tahun 2022. Namun, terungkap tidak semua instansi melakukan pendataan.

Hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi tahun 2022 dapat diakses melalui laman https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman

"Perlu diingat bahwa pendataan ini bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, bukan untuk pengangkatan secara langsung," tulis akun Twitter resmi BKN, seperti dikutip Kamis (6/20/2022).

Mengutip laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) per 30 September 2022, terdapat 2.113.158 data tenaga non-ASN dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah.

Baca: Dear Honorer! Cek Data Prafinalisasi CASN 2022 di Sini

Berikut 5 Instansi Dengan Jumlah Non-ASN Terbanyak

• Kementerian Agama 139.560
• Kementerian Sosial 40.715
• Pemerintah Provinsi Jawa Timur 24.875
• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 21.888
• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 21.757

Adapun untuk memastikan validitas data dan akuntabilitas pendataan, masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali dan mengumumkannya melalui kanal informasi instansi secara resmi.

Foto: Twitter/@BKN Twitter/@BKN

Nantinya, instansi pusat maupun daerah wajib mengumumkan melalui kanal informasi masing-masing instansi selama lima hari kalender, paling lambat pada 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data.

Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat pada 22 Oktober 2022 pada pukul 17.00 WIB melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang dimiliki BKN.

Jika di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik itu bagi pimpinan unit kerja maupun bagi PPPK.

Baca: Menpan RB Buka Data Baru, Segini Total Pegawai Honorer RI

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]