Elon Musk Ribut dengan Zelensky soal Perang, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Miliarder asal Amerika Serikat (AS) Elon Musk terlibat dalam perdebatan di media sosial dengan pejabat Ukraina, termasuk Presiden Volodymyr Zelensky pada Senin (3/10/2022). Ini terjadi setelah Musk mengungkapkan ide untuk mengakhiri serangan Rusia.

Musk memicu kontroversi di Twitter dengan mengusulkan kesepakatan damai yang melibatkan pelaksanaan kembali referendum aneksasi pengawasan PBB di wilayah Ukraina yang diduduki Moskow, mengakui kedaulatan Rusia atas semenanjung Krimea dan memberikan Ukraina status netral.

Pendiri Tesla dan SpaceX ini membuat jajak pendapat untuk memungkinkan lebih dari 107 juta pengikutnya memilih ide tersebut.

Musk kemudian mengatakan Moskow dapat mengumumkan mobilisasi penuh, yang mengarah ke perang penuh di mana kematian di kedua belah pihak akan menghancurkan, mengingat populasi Rusia yang jauh lebih besar.

"Kemenangan Ukraina tidak mungkin terjadi dalam perang total. Jika Anda peduli dengan rakyat Ukraina, carilah perdamaian," tulis Musk di Twitter, dikutip AFP, Selasa (4/10/2022).

Menanggapi hal ini, Zelensky membuat jajak pendapat Twitter-nya sendiri. "@elonmusk mana yang lebih Anda sukai?" tweet-nya, dengan opsi "Orang yang mendukung Ukraina" dan "Orang yang mendukung Rusia".

"Tanggapan saya yang sangat diplomatis (kepada Musk) adalah tersesat," kata Duta Besar Kyiv untuk Jerman Andriy Melnyk menjawab cuitan Musk dengan blak-blakan

Semenatara itu, pembantu presiden Ukraina Mykhaylo Podolyak menyarankan "rencana perdamaian yang lebih baik" di mana Ukraina mengambil kembali wilayahnya termasuk Krimea, Rusia demiliterisasi dan denuklirisasi dan "penjahat perang" menghadapi pengadilan internasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah meminta Ukraina untuk menghentikan permusuhan dan bernegosiasi setelah memerintahkan mobilisasi parsial untuk memperkuat pasukannya dan mengancam akan menggunakan senjata nuklir.

Zelensky mengatakan dia tidak akan pernah bernegosiasi dengan Rusia selama Putin tetap menjadi pemimpin negara tersebut.