Ogah Utang Jor-joran, Jokowi Tolak Defisit APBN Lewati 3% PDB

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan usulan dari berbagai pihak agar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 kembali dilepas ke atas 3% atas produk domestik bruto (PDB), seiring dengan ramalan situasi perekonomian global terus memburuk.

"Banyak yang menyarankan, kita harus untuk menumbuhkan ekonomi minta ke DPR agar fiskal kita bisa diberikan kelonggaran 3% PDB seperti krisis," kata Jokowi dalam acara UOB Economic Outlook, Kamis (29/9/2022)

"Saya menyampaikan ke Bu Menkeu, tetap di bawah 3% saja, yang penting APBN harus sehat, ini kunci," jelasnya.

Diketahui ketika pandemi covid-19, defisit APBN dilonggarkan ke atas 3% PDB. Kebijakan itu dibatasi selama tiga tahun, yaitu berakhir pada 2022. Sehingga 2023, defisit APBN harus diturunkan kembali ke bawa 3% PDB.

Defisit yang semakin lebar artinya akan ada penambahan utang negara. Tingginya ketidakpastian global justru berisiko terhadap keuangan negara apabila ada penarikan utang besar-besaran. Antara lain beratnya beban bunga yang ditanggung pada tahun -tahun berikutnya.

Maka dari itu, pengelolaan APBN harus berhati-hati. Belanja negara yang dikeluarkan wajib berdampak besar bagi masyarakat umum.

"Bu menteri kita memiliki amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran. Dan betul-betul harus dijaga, tidak boleh hanya uang itu untuk hari ini, tahun ini, tahun depan seperti apa," papar Jokowi.