Subsidi BBM Bengkak, Utang Dijamin Tak Ikut Tambah Banyak
Foto: Infografis/ 4 Negara Asia Ini Terancam Bangkrut, Utang & Inflasi Meroket/ Ilham Restu
Jakarta, CNBC Indonesia - Pembayaran subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG 3 kg dimungkinkan mencapai Rp 600 triliun atau lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya Rp 502 triliun.
Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan target utang tidak ikut naik. Terlihat dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap dipatok 3,92% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Diperkirakan disampaikan pemerintah, subsidi dan kompensasi akan melebihi Rp 502 triliun dialokasikan sesuai APBN Perpres 98/2022," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/9/2022)
Anggaran subsidi masih membengkak meskipun harga BBM jenis Pertalite dan Solar sudah dinaikkan. Pembengkakan terjadi karena harga minyak dunia secara rata-rata tahunan masih di atas asumsi pemerintah dan rupiah yang melemah.
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial sebagai bantalan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM.
"Seiring pengalihan subsidi agar tepat sasaran penambahan beban subsidi dan kompensasi. Outlook defisit ini diperkirakan terkendali batas aman dalam laporan semester 3,92% dari PDB," jelasnya.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konferensi Pers APBN KITA September 2022. (Tangkapan Layar via Youtube Kemenkeu)Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Konferensi Pers APBN KITA September 2022. (Tangkapan Layar via Youtube Kemenkeu) |
Febrio melihat ketidakpastian masih tinggi ke depannya. Pemerintah terus memantau perkembangan, khususnya harga minyak dunia dan nilai tukar yang akan disesuaikan dengan APBN.
"Global ICP masih volatile dan nilai tukar rupiah harus diwaspadai terkait perkembangan di global," kata Febrio.
[Gambas:Video CNBC]
Sering Ditanya Apa Manfaat APBN, Ini Jawaban Sri Mulyani!
(cap/mij)
