Ada Kabar Buruk dari Bank Dunia, Intip Antisipasi Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Dunia (World Bank) meyakini resesi global tidak akan terelakkan lagi pada tahun depan. Hal ini dipicu oleh kenaikan suku bunga global yang dilakukan secara agresif oleh banyak negara di dunia.

Kebijakan moneter ini harus dilakukan dalam rangka meredam inflasi yang tak terkendali.

"Pada tahun 2023, ekonomi global akan mengalami resesi yang sama besarnya dengan yang terjadi pada tahun 1982, dengan pertumbuhan melambat menjadi 0,5 persen," kata Bank Dunia dalam Catatan Kebijakan Pertumbuhan, Keuangan, dan Institusi (EFI Policy Notes) September 2022, dikutip Selasa (20/9/2022).

David Robert Malpass, Presiden Grup Bank Dunia, mengatakan pertumbuhan global melambat tajam, dengan kemungkinan perlambatan lebih lanjut karena lebih banyak negara jatuh ke dalam resesi.

"Kekhawatiran mendalam saya adalah bahwa tren ini akan bertahan, dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan orang-orang di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang," kata Malpass menanggapi laporan tersebut.

Resesi global ini diperkirakan akan berdampak pada banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Rifky pun mengingatkan bahwa pemerintah harus terus menjaga daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial, berupa bantuan langsung tunai (BLT).

Selain itu, pemerintah dan instansi terkait diminta untuk melindungi dunia usaha.

"Menjaga iklim usaha di kondisi domestik dan menjaga sentimen di masyarakat. Kita lihat per tahun 2022 ini tampaknya sudah cukup baik, pertumbuhan ekonomi bisa dijaga pertumbuhannya 5%," paparnya dikutip Selasa (20/9/2022).

Sebelumnya, Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan bantalan sosial bagi masyarakat yang rentan miskin.

"Tidak hanya masyarakat miskin yang mendapatkan bansos, masyarakat rentan miskin juga berhak mendapatkan kompensasi," paparnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Anggaran tersebut direncanakan sebesar Rp479,1 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan anggaran tersebut diarahkan untuk menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mencanangkan reformasi dalam sistem perlinsos, di mana terjadinya pandemi pada awal tahun 2020 turut mendorong proses akselerasi reformasi sistem perlinsos.

Adapun, dia berargumen, akselerasi ini diperlukan untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi, di antaranya terkait akurasi data, fragmentasi antar program perlinsos, serta penguatan sistem perlinsos agar lebih responsif terhadap krisis di masa depan.

Dengan harapan perlinsos yang disalurkan pemerintah mampu berperan optimal dalam menghadapi krisis dan menjaga seluruh lapisan masyarakat dari kerentanan sosial.

"Perlinsos tahun depan mencapai Rp479,1 triliun. Ini sedikit lebih bawah dibandingkan tahun ini yang Rp502,6," kata Sri Mulyani dikutip dari situs Kemenkeu, Selasa (20/9/2022).

"Namun sekali lagi, tahun ini kita punya PCPEN yang memberikan tambahan Rp182,9 triliun, termasuk untuk subsidi minyak goreng, tambahan bansos dan lain-lain pada saat kita menghadapi guncangan," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan sebagian anggaran perlinsos yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L.

Anggaran tersebut antara lain dialokasikan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta kpm, Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN, Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa, serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.

"Tahun depan kita semuanya adalah full perlinsos, Rp479,1 triliun. Jadi kita akan transformasi dari situasi 3 tahun di mana ada PCPEN, menjadi totally kembali kepada belanja-belanja KL regular," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, anggaran perlinsos melalui non K/L dialokasikan sebesar Rp311,8 triliun antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.