Jokowi ke Anies Cs: Harga 'Cabe' Naik, Pemda Wajib Subsidi!

News - Tim Redaksi, CNBC Indonesia
19 September 2022 10:25
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan Jembatan Gantung Wear Fair, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Rabu, 14 September 2022. Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang. (Dok: Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden) Foto: Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan Jembatan Gantung Wear Fair, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Rabu, 14 September 2022. Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang. (Dok: Muchlis Jr/ Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lantang kembali memerintahkan para kepala daerah ikut serta dalam menjaga laju inflasi nasional, pasca keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah daerah dapat ikut serta mengendalikan inflasi dengan ikut menanggung biaya transportasi komoditas pangan. Kenaikan harga BBM dikhawatirkan memicu kenaikan harga pangan.

"Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden," kata Moeldoko dalam keterangan resmi, Senin (19/9/2022).

Adapun subsidi ongkos kirim barang komoditas pangan tersebut bisa diambil pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH).

Moeldoko menegaskan, Jokowi juga telah memerintahkan jajarannya, baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan energi agar tidak berpengaruh terhadap laju inflasi.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko juga meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat, yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.

"Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kemudian Tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran," jelas Moeldoko.

Moeldoko mengingatkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial, sebesar Rp 24,17 triliun. Bantalan sosian yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Moeldoko mengakui bahwa berdasarkan pemantauannya, ada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan meskipun tidak secara signifikkan. Namun, kata dia, hal ini perlu diwaspadai agar pergerakan harganya tidak semakin liar.

"Memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Seperti bawang merah, naik hanya dua sampai tiga ribu per kilogram. Telur malah masih normal, yakni seribu delapan ratus per butir. Jadi bisa disimpulkan harga-harga masih stabil," kata Moeldoko


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Anies CS Dapat Tugas dari Jokowi, Harus Selesai 2 Bulan


(cha/cha)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading