Anak Buah Jokowi Tantang Buka Layanan Publik Digital

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pandemi Covid-19 sesungguhnya telah mendorong transformasi digital manajemen dan seterusnya yang tidak bisa dibendung lagi.

Namun, Abdullah menambahkan, aparatur sipil negara (PNS) juga diminta tetap menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik, apalagi bila berhubungan dengan investasi yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi di Tanah Air.

"Digitalisasi tak bisa dibendung lagi. Semua biaya investasi digital lebih murah daripada membangun kantor. Ke depan, akan menunggu siapa yang siap membuka layanan publik digital," tantang Abdullah saat membuka rapat koordinasi ASN ditayangkan Youtube Kementerian PANRB, dikutip Sabtu (17/9/2022).

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan transformasi dan digitalisasi dengan mengadopsi sistem kerja yang lebih fleksibel. Bahkan kini beberapa ruangan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah disulap menjadi coworking space atau ruang kerja bersama.

"Jam kerja [Kementerian Keuangan] officially 07.30, berakhir jam 5 sore. Namun akhir pekerjaan bisa sampai jam 11 malam, karena rapat malam hari sesudah makan malam dari masing-masing rumah," kata Sri Mulyani.

Abdullah mengatakan, saat ini pelayanan publik sudah bisa dalam genggaman. Di sisi lain, dia menambahkan, program Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan investasi, serta administrasi pemerintah. 

Untuk itu, lanjut Abdullah, pihaknya berperan dengan peran birokrasi administrasi pemerintahan yang bisa mendorong peningkatan investasi sekaligus menuntaskan kemiskinan. Menurutnya, ada 3 program utama yang akan dilakukan, yaitu terkait struktur digital, kultur, dan kompetensi.

"Maka kehidupan kita akan mendorong kabupaten/kota yang penanganan kemiskinan nya bagus ini akan menjadi kriteria Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK),"pungkas Abdullah.