Anak Buah WFA, Sri Mulyani Hemat Anggaran Rp618 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan lewat penerapan cara kerja baru di kementeriannya, membuat belanja Kementerian Keuangan hemat hingga Rp 618,81 miliar.

Sri Mulyani bilang, new ways of working merupakan salah satu adaptasi pola kerja di Kementerian Keuangan, di mana para pegawai atau karyawannya bisa bekerja lebih fleksibel. Kebijakan itu meliputi hybrid working, activity-based workplace, co-working space, dan satellite office.

"Berbagai reform menentukan anggaran di Kementerian Keuangan, berbagai pola baru dengan spending better di Kementerian Keuangan, efisiensi hingga Rp 618,81 miliar," jelas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (5/9/2022).

Baca: Sri Mulyani: Jam Kerja PNS Kemenkeu Berubah Sampai 23.00 WIB

Kemudian, pihaknya juga telah berhasil melakukan efisiensi hingga Rp 161,7 miliar karena implementasi kebijakan meeting atau rapat secara daring dan hybrid yang tidak perlu menyediakan konsumsi.

Selanjutnya, implementasi aplikasi naskah dinas secara elektronik juga menciptakan efisiensi anggaran hingga Rp 132,72 miliar karena belanja alat tulis kantor hingga supplies.

Selain itu, kebijakan konsolidasi pengadaan laptop di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp 140,83 miliar.

Adapun penerapan ruang kerja masa depan (RKMD) yang berupa activity based workplace, satellite office, flexible working space dan flexible working arrangement berdampak kepada turunnya alokasi sewa kantor sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp 14,35 miliar.

Baca: Jokowi Sampai Menyerah, Begini Loh Kacau Balaunya Dunia!

Implementasi shared service sentralisasi gaji yaitu pembayaran belanja pegawai terpusat turut memberi efisiensi terhadap pengeluaran Kemenkeu sebesar Rp9,46 miliar.

"Dulu masing-masing unit Eselon I dan menimbulkan belanja pegawai, 500 pegawai hanya mengurusi gaji dan turun hanya 25 pegawai. Karena kita hanya menggunakan share service, juga dari rekrutmen pegawai dan aplikasi bekerja kolaboratif," jelas Sri Mulyani.

Adapun penggunaan collaborative tools atau aplikasi pendukung pekerjaan secara kolaboratif terpusat menghasilkan efisiensi dari selisih harga kontrak dengan harga yang terpublikasi pada e-catalog LKPP mencapai Rp 290 miliar.

"Dulu naskah dinas harus jalan-jalan ke berbagai pihak stakeholder karena harus dikonsultasikan. Sekarang mereka bisa dengan tools. Kita bekerja sama dengan satu naskah dinas secara sangat efisien," jelasnya Sri Mulyani.

"Dari cara kerja dan kualitas kerja jadi jauh lebih baik dan kecepatan jauh lebih bagus. Ini reform fundamental dari Kementerian Keuangan," kata Sri Mulyani lagi.

(cap/mij) Next Article Jawa Barat Siapkan WFA Bagi ASN, Daerah Beneran Siap?