Pertalite Dianggap Lebih Banyak Dinikmati Masyarakat Mampu

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menyebut bahwa pengurangan anggaran subsidi BBM perlu didukung untuk dialihkan pada anggaran yang betul-betul dibutuhkan masyarakat miskin. Antara lain bantuan langsung tunai, serta peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

"Artinya, subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).

Dia mengungkapkan bahwa kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini terbukti tidak efektif dalam menurunkan angka kemiskinan karena praktiknya yang salah sasaran. Contohnya BBM subsidi jenis Pertalite yang masih banyak dinikmati masyarakat mampu.

Berdasarkan data Reforminer Institute, kata dia, sepanjang 2022 pemerintah telah menganggarkan subsidi energi yang amat besar, yakni mencapai Rp 502 triliun. Namun, dana itu lebih banyak habis untuk mensubsidi BBM yang 80% dinikmati masyarakat mampu.

Dia mencontohkan pada BBM subsidi jenis Pertalite, sebanyak 70% atau 20,3 juta KL per tahun dikonsumsi oleh kendaraan roda empat. Sedangkan kendaraan roda dua hanya menggunakan sebanyak 8,7 juta KL per tahun atau sekitar 30%.

Sementara itu, rata-rata konsumsi BBM kendaraan roda dua hanya 2,5 liter dalam sekali transaksi dan roda empat mencapai 23,5 liter dalam sekali transaksi.

Baca: Jreeng! KPPU Selidiki Google, Dugaan Praktik Monopoli

"Kalau roda empat yang mengkonsumsi Pertalite itu angkutan umum, kita bisa terima. Karena masyarakat bawah yang tidak punya mobil naik angkutan umum. Tapi faktanya dari 20,3 juta KL konsumsi roda empat itu, sebagian besar atau 98,7% adalah mobil pribadi. Angkutan umum hanya 0,4%, taksi online 0,6%, dan taksi 0,3%. Yang punya mobil pribadi kan orang mampu," ujar Komaidi.

Lebih lanjut, dia juga menanggapi potensi naiknya harga-harga barang akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Di mana menurut Komaidi, harus ada pengawalan tersendiri dari pemerintah.

"Karena sebenarnya, harga energi hanyalah sebagian kecil dari komponen penentu harga barang. Komponen terbesar penentu harga barang adalah harga bahan baku yang mencapai 79%. Selain itu, komponen terbesar lainnya adalah upah tenaga kerja," ungkap dia.

Pengawalan ini perlu dilakukan, karena pelaku usaha bisa menaikkan harga barang sesukanya dengan alasan harga BBM naik. "Pengawalan ini harus detail di semua lini, dan jelas hitungannya. Domain terbesarnya ada di Kementerian Perdagangan. Kebijakan pengawalan kenaikan harga barang ini dilakukan semua negara. Contohnya di Malaysia, kalau dalam menaikkan harga barang pengusaha tidak mau ikut ketentuan pemerintah, maka bisa dicabut izin usahanya," pungkas Komaidi.

Baca: Bank-bank Ekspansi ke Dunia Virtual Metaverse, OJK Bilang Ini

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Kaget! Gak Daftar MyPertamina, Isi BBM di Sini Dijatah