Ramai Soal Bjorka, Gimana Data Pajak Orang RI?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan data wajib pajak tetap aman di tengah maraknya aksi peretasan data pribadi yang dilakukan oleh hacker Bjorka.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengungkapkan proteksi data adalah hal utama dalam mengelola keamanan data.

"Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan data wajib pajak, kami terus berusaha melakukan pemeliharaan sistem dan pembaharuan keamanan secara berkala, dan DJP menerapkan tatakelola pengamanan data sesuai dengan kaidah yang ada," papar Neil kepada CNBC Indonesia, Kamis (14/9/2022).

Namun, dia mengungkapkan di era digital seperti saat ini selalu ada risiko keamanan.

Baca: Terbongkar! Ini Cara Bjorka Dapat Bocorkan Data di RI

Dengan demikian, DJP mengimbau wajib pajak untuk menaruh perhatian terkait keamanan data pribadinya dengan beberapa upaya, di antaranya membarui antivirus pada device-nya dan mengubah kata sandi situs DJP secara berkala dengan kata sandi yang tidak mudah diketahui.

Adapun, mengenai data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kini sudah digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neil mengungkapkan DJP tidak menyimpan data NIK kependudukan.

"Karena semua data kependudukan hanya berupa service yang langsung interkoneksi ke data kependudukan," ungkap Neil.

Baca: Pesan Johnny Plate Pada Platfrom Buat Tangkal Bjorka Cs

Sebagai catatan, DJP memulai penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Juli lalu. Jadi masyarakat sudah bisa mengakses situs DJP menggunakan NIK.

Pada Juli, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan bahwa saat itu sudah ada 19 juta NIK yang terintegrasi dan dapat digunakan.

"Baru 19 juta NIK yang kami dapat lakukan pemadanan dengan Direktorat Jenderal Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil) dan masih banyak yang harus kami lakukan untuk pemadanan," ujarnya.

Kekhawatiran masyarakat terkait dengan kebocoran data muncul setelah aksi hacker Bjorka. Dia membagikan data penting dari 1,3 juta SIM Card yang terdaftar dan membocorkan surat rahasia antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Intelejen Negara (BIN).

Baca: Waspada Aksi Bjorka, Data NIK di NPWP Aman Gak Ya?

Akibat ulah Bjorka, Presiden Jokowi pun sampai turun tangan. Dia telah mengerahkan tim khusus yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Polri.

Saat ini, pemerintah mengklaim telah mengetahui identitas Bjorka. Hal ini disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Setelah Dokumen Presiden, Bjorka Ancam 'Bocorkan' Data Ini

(haa/haa)