Soal Listrik 450VA Dihapus, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait adanya wacana penghapusan penggunaan daya listrik 450 Volt Ampere kepada masyarakat.

Sri Mulyani bilang, bahwa saat ini pelaksanaan daya listrik untuk masyarakat masih sama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni 450 VA, 900 VA, dan 1.200 VA.

"Kita tidak membahas itu. Selama RUU APBN masih menggunakan struktur pengguna listrik yang masih sama," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (14/9/2022).

Baca: Setoran Negara 2023 Ditarget Rp2.463 T, Dari Mana Uangnya?

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pihaknya tidak ada rencana menghilangkan atau menghapus penggunaan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) yang kemudian dinaikkan dayanya menjadi 900 VA.

"Hari ini kita mengeluarkan rilis, bahwa tidak ada penghapusan daya listrik 450 va, itu tidak ada," terang Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana saat ditemui di acara 'The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2022 di JCC, Rabu (14/9/2022).

Lebih lanjut, dalam siaran resmi Kementerian ESDM dijelaskan bahwa, rencana migrasi 450 VA ke 900 VA tersebut didasari keinginan agar subsidi listrik diberikan lebih tepat sasaran.

Pada prinsipnya alokasi subsidi listrik tahun 2023 tidak ada pengurangan, hanya DPR menginginkan agar ada pengendalian subsidi listrik melalui pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran.

Baca: ESDM: Peralihan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA Perlu Kajian

Usulan pengalihan tersebut masih memerlukan kajian dan pembahasan yang lebih detail termasuk analisis cost and benefit sehingga harus dipastikan rencana tersebut tidak memberatkan pelanggan yang menjadi sasaran.

Kementerian ESDM merinci saat ini subsidi listrik dinikmati sebagian besar oleh seluruh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dari sekitar 24,3 juta pelanggan 450 VA terdapat sekitar 9,5 juta yang masuk dalam DTKS. Dari 14,8 juta pelanggan 450 VA Non DTKS, saat ini telah dilakukan survei untuk 12,2 juta, dan menghasilkan sekitar 50,1% yang berhak menerima subsidi, dan sekitar 49,9% atau 6,1 juta yang ditengarai tidak tepat sasaran. Angka ini berpotensi bertambah sampai survei dilakukan seluruhnya.

Sebelumnya memang, isu penghapusan daya listrik 450 VA itu keluar dari mulut Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah sudah sepakat untuk mengalihkan daya listrik 450 VA menjadi 900 Va. Hal itu upaya untuk menggenjot konsumsi listrik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami over supply.

Baca: Jokowi Bakal 'Suntik' BUMN Rp45,8 Triliun di 2023

Namun, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana bilang bahwa memang dalam rapat kerja dengan Banggar, Ketua Banggar berbicara demikian. Tapi pemerintah tidak membahas, perihal itu dan tidak ada konfirmasi atau jawaban mengenai wacana penghapusan daya listrik 450 VA yang keluar dari mulut Ketua Banggar tersebut.

"Bukan tidak koordinasi, tapi sepihak. Menurut saya itu sifatnya usulan. Menurut saya itu bagus dari sisi inisiatif. Tapi kan ini perlu dibahas, perlu di Komisi VII DPR, perlu dukungan Presiden Jokowi di kabinet," ungkap Dadan.

"Dan hasilnya, kenapa saya bilang itu bukan sebuah keputusan, karena di dalam ketetapan hasil Banggar, subsidinya kan sesuai dengan yang ada sekarang. Jadi tidak ada perubahan. 450 va yang di hitungan pemerintah tetap masuk, tidak ada penyesuaian 450 VA naik ke 900 VA. Enggak ada," tandas dia

(cap/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Minyak Melonjak, Subsidi Energi Bengkak 2x Lipat