Sempat Kisruh, Pengelolaan Bandara Halim Dipertanyakan DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI mempertanyakan pengelola Bandara Halim Perdanakusuma saat ini, yang sempat kisruh pengelolaannya.

Dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw mempertanyakan kepemilikan bandara Halim Perdana Kusuma pada Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono, setelah sebelumnya terjadi 'gonjang-ganjing' kepemilikan.

"Jadi siapa yang mengoperasikan halim?" tanya Robert.

Melihat sebelumnya beredar kabar pengalihan pengelolaan bandara milik TNI AU itu, dari PT Angkasa Pura II ke PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS).

Nur Isnin menegaskan pengelolaan bandara Halim masih dilakukan oleh PT Angkasa Pura II.

Namun dia menjelaskan pihak ATS memang memegang hak atas pemanfaatan lahan di Halim Perdanakusuma. Sehingga AP 2 selaku pemegang Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) dan sertifikat Bandara melakukan perjanjian komersial Business to Business (b2b) degan ATS.

"Tapi dari regulator perhubungan udara, penanggung jawab tunggal dari pada safety, security daripada services adalah pemegang BUBU, yaitu AP II. Sedangkan urusan bisnis komersial dengan pemegang aset itu B2B antara AP II dengan PT ATS.

Pada Juli lalu diberitakan TNI Angkatan Udara meminta PT Angkasa Pura II (Persero) keluar dari Bandara Halim Perdanakusuma per (21/7/2022). Hal ini ditegaskan dalam Surat Pemberitahuan pada Mitra Usaha 08.01/02/07/2022/A.0078 yang ditandatangani oleh EGM Bandara Halim Perdanakusuma Marsma TNI Nandang Sukarna.

Dalam surat itu juga dijelaskan PT Angkasa Pura II harus mengosongkan lahan BMN TNI AU seluas 21 Ha di Lanud Halim Perdanakusuma.

Selain itu PT Angkasa Pura II juga akan melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandara Halim Perdanakusuma dengan konsep operasi minimal terbatas untuk mendukung pengoperasian Lanud Halim Perdanakusuma, khususnya dalam pelayanan penerbangan operasi.