Subsidi BBM Rp502 T Gak Bantu Orang Miskin, Nih Buktinya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran subsidi Energi dan kompensasi tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502,4 triliun lebih. Besarnya anggaran inilah yang banyak disorot karena dianggap bisa lebih bermanfaat jika disalurkan ke sektor yang lebih membutuhkan.

Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan sejumlah lembaga rating secara khusus beberapa kali menyoroti besarnya subsidi energi tersebut. Terlebih, realisasi subsidi energi terus membengkak.

Subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun ini, jauh di atas perkiraan awal yakni Rp 152,3 triliun. Anggaran tersebut juga dua kali lipat lebih besar dari anggaran kesehatan yang dialokasikan sebesar Rp 255,4 triliun dan lebih besar dibandingkan anggaran infrastruktur Rp 365,8 triliun.

Baca: Tak Cuma Bantu Orang Miskin, Nih Alasan Listrik 450VA Dihapus

Bank Dunia dalam laporannya Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery Juni 2022 mengingatkan kue subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga Indonesia disarankan untuk mencari alternatif penyaluran subsidi.

Tanpa kenaikan harga, Bank Dunia memperkirakan subsidi energi akan meningkat dari 0,8% menjadi 1,1% dari PDB pada 2021-2022. Kompensasi subsidi listrik dan BBM akan meningkat dari 0,7% dari PDB menjadi 1,5% dari PDB. Namun, Bank Dunia memperkirakan 42-73% subsidi solar dan 29% subsidi LPG dinikmati masyarakat kalangan menengah dan atas.

Jika subsidi tersebut dihapus maka anggaran yang bisa diselamatkan bisa mencapai 1% dari Produk Domestik bruto (PDB).

"Subsidi energi dapat membantu menahan lonjakan harga dalam jangka pendek, adanya reformasi subsidi juga tetap diperlukan. Adanya rencana exit (exit plan) yang mendorong perubahan dari pemberian manfaat secara umum menjadi dukungan yang lebih terarah untuk masyarakat yang miskin dan rentan adalah hal yang penting," tulis Bank Dunia.

Baca: Jokowi Pernah Pangkas Subsidi BBM, Indonesia Baik-baik Saja..

Jika subsidi diarahkan kepada kelompok tersebut maka hanya akan memakan anggaran 0,5% dari PDB. Artinya, ada anggaran sebesar 0,6% dari PDB yang bisa diselamatkan.

Bank Dunia memberikan sejumlah alternatif reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran seperti hanya menyalurkan subsidi solar bagi angkutan umum, nelayan kecil, dan petani miskin.

Cara lain adalah dengan hanya memberikan subsidi LPG 3 Kg kepada rumah tangga yang tidak mampu, hingga menetapkan kenaikan tarif listrik secara bertahap.

ADB dalam laporannya Fossil Fuel Subsidies in Indonesia: Trends, Impacts, and Reforms mengatakan kelompok paling miskin tidak menikmati subsidi BBM secara signifikan sehingga kurang terdampak jika harganya dinaikkan. Mereka lebih terdampak pada kenaikan tarif listrik dan LPG 3kg.

Kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan harga BBM adalah kelompok hampir miskin. Mereka yang hidup dengan biaya 1,5 kali lebih tinggi dari garis kemiskinan internasional (US$ 1,25 per hari).

"Kelompok paling miskin Indonesia bahkan mungkin tidak mampu membeli BBM dalam jumlah besar. Mereka bukan konsumen BBM subsidi," tulsi ADB.

Baca: Pengumuman! Daya Listrik 450 VA Sepakat Untuk Dihapus

Sri Mulyani dalam konferensi pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM (2/9/2022) mengatakan anggaran subsidi sebesar Rp 502 triliun sangat besar dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat. 

Anggaran sebesar itu setara dengan biaya untuk membangun 3.333 rumah sakit skala menengah dengan biaya Rp 150 miliar per rumah sakit. Anggaran sebesar itu juga bisa untuk membangun 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp 142, 8 miliar per km.

Duit sebesar Rp 502 triliun juga setara dengan biaya membangun 41.666 puskesmas dengan dana Rp 12 milair per unit. Anggaran sebesar Rp 5-2 triliun juga bisa digunakan untuk membangun 227.886 sekolah dasar dengan biaya p 2,19 miliar per sekolah.

Baca: Kabar Terbaru, Pembatasan Beli Pertalite di MyPertamina Batal

Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 365,8 triliun untuk infrastruktur. Jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan anggaran subsidi energi.

Dengan anggaran sebesar Rp 365,8 triliun tersebut, pemerintah berencana membangun 295 km jalan baru, 6.253 meter jembatan baru, sembilan bandara, jalur kereta api sepanjang 6.624 km, membangun 5.141 unit rumah susun, 105 ribu hektare jaringan irigasi, dan 39 bendungan.

"Jika penghematan subsidi dialihkan ke sektor ekonomi lain yang produktif, pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak sebesar 0,08%-0,16%," tulis laporan tersebut.

TIM RISET CNBC INDONESIA

 

(mae/mae)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Isi Pertalite Tak Dibatasi, Siap-Siap Subsidi BBM Jebol Lagi