Segini Anggaran Perhubungan, Infrastruktur, Hingga BMKG 2023

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
Kamis, 08/09/2022 14:07 WIB
Foto: tangkapan layar Youtube Komisi V DPR RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Termasuk anggaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Semua pihak dari unsur parlemen, hingga pemerintah menyetujui RAPBN 2023, yang nantinya akan kembali dirapatkan pada sidang Paripurna menjadi undang-undang APBN 2023.


"Demikian, angka yang sudah saya sampaikan sampai dengan pembahasan terakhir di komisi V bersama mitra kerja. Kalau nggak ada tambahan di badan anggaran ini angka terakhir untuk APBN," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat rapat kerja, Kamis (8/9/2022).

Seluruh anggota Fraksi dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP menyetujui seluruh Anggaran sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN. Termasuk dari unsur pemerintah.

"Pemerintah setuju. Selesai rapat kita dalam rangka menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara," kata Lasarus sambil mengetuk palu.

Berikut rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR Rp 125.2 triliun:


Sekretariat Jenderal Rp 586 miliar
Inspektorat Jenderal Rp 90,2 miliar
Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 49,3 triliun
Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp 25 triliun
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp 41,9 triliun
Direktorat Jenderal Perumahan Rp 6,9 triliun
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp 567 miliar
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 140 miliar
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 399 miliar
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp 165 miliar.

Rincian alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Rp 33,4 triliun:

Sekretariat Jenderal Rp 541 miliar
Inspektorat Jenderal Rp 96,6 miliar
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 5,4 triliun
Direktorat Jenderal Perhubungan laut Rp 8,7 triliun
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 7,1 triliun
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp 7,2 triliun
BPSDM RP 3,6 triliun
Badan Kebijakan Transportasi Rp 164 miliar
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 259 miliar

Rincian alokasi anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 2,9 triliun:

Sekretariat Jenderal Rp 221,1 miliar
Inspektorat Jenderal Rp 49 miliar
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 131 miliar
Ditjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Rp 234 miliar
Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 230 miliar
Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 90 miliar
Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 259 miliar
BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 1,7 triliun.

Rincian alokasi anggaran BMKG Rp 3,01 triliun:

Program Dukungan Manajemen Rp 1,3 triliun
Program MKG Rp 1,6 triliun

Rincian alokasi anggaran Basarnas Rp 1,8 triliun:

Program Dukungan Manajemen Rp 860 miliar
Program Pencarian Pertolongan dan Pencarian Bencana Rp 1 triliun


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

Trump: Israel Sepakat Gencatan Senjata-Langit RI Bakal Tertutup Awan