Kontraktor RI 'Berdarah'darah', Gak Puas Solusi Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha jasa konstruksi Indonesia menilai, bantuan pemerintah belum cukup membantu keluar dari situasi yang saat ini diakui membuat megap-megap. Pasalnya harga material bangunan hingga BBM industri sudah naik jauh.

Saat ini pemerintah baru memberikan solusi terhadap kenaikan harga solar industri. Di mana Pertamina tidak akan mengambil untung atau margin nol pada proyek Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Lalu jika harga solar industri masih belum sesuai kontrak, nantinya Kementerian PUPR akan menutup selisih kekurangan biaya solar industri ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Insannul Kamil menyatakan upaya pemerintah cukup memberikan kelegaan bagi kontraktor.

Meski saat ini langkah pemerintah terhadap penyesuaian harga solar industri belum menyelamatkan kontraktor yang saat ini dalam kondisi 'berdarah-darah'.

"Ini satu pilihan yang sudah dicanangkan pemerintah melalui statement Menteri PU, tapi itu juga belum menyelamatkan kondisi kontraktor RI yang berdarah-darah saat ini," katanya dalam Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Rabu (7/9/2022).

Sehingga dari kontraktor masih memasukkan opsi untuk penyesuaian harga pada kontrak. Supaya tidak menimbulkan masalah baru seperti gagal kontrak.

"Prinsipnya penyesuaian itu bisa dalam bentuk angka atau volume pekerjaan atau penyesuaian peninjauan soal nilai. Tapi kalau ini nggak dilakukan potensi gagal kontrak itu bisa terjadi," katanya.

Wakil Ketua Umum Gabungan Penyelenggara Konstruksi Nasional (Gapensi) Didi Auliah, mengatakan harga solar industri di Papua mencapai Rp 27 - 29 ribu, ditambah dengan ongkos angkutan yang naik membuat kontraktor di Papua kesulitan.

Dia mengusulkan adanya contract balancing, atau penyesuaian nilai volume pekerjaan dengan nilai material yang ada saat ini. Dengan harapan kontraktor bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

"Jadi contract balance aja, beberapa volume dikurangi, yang penting dari asumsi pekerjaan itu dikurangi, tapi pekerjaan bisa diselesaikan meski tidak 100%," katanya.

Dia pesimis dengan penyesuaian nilai kontrak konstruksi dengan eskalasi harga material dan energi yang terjadi bisa direalisasikan, melihat kondisi APBN yang terbatas.