Tak Kuat Tahan Harga BBM, Uang APBN Habis Buat Apa Saja?

Belanja yang cukup besar lainnya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Pada 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 365,8 triliun. Anggaran paling besar ditempatkan pada Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni sekitar Rp 100,6 triliun dan Kementerian perhubungan sebesar Rp 32,9 triliun.

Anggaran infrastruktur di antaranya untuk:

• Membangun lima bendungan baru dan 39 bendungan on going
• Membangun jaringan irigasi sepanjang 500 hektare
• Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 100.000 hektare
• Membangun jalan sepanjang 449 km
• Membangun rumah susun dan rumah khusus sebanyak 6.964 unit
• Membangun jalur kereta api sepanjang 162,96 km sampai tahap awal/badan jalan
• Membangun tiga pelabuhan baru
• Membangun terminal penumpang tipe A baru di dua lokasi

Baca: Harga Pertalite Naik, Sri Mulyani Yakin Orang Miskin RI Turun

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk membayar bunga utang pada tahun ini di mana outlooknya menembus Rp 403,9 triliun atau hampir 13% dari APBN.

Pembayaran bunga utang untuk investor dalam negeri akan memakan APBN sebesar Rp 391,7 triliun dan luar negeri sebesar Rp 12,2 triliun.

Outlook penggunaan belanja pegawai dan belanja barang juga cukup besar yakni masing-masing  sebesar Rp 416,62 triliun dan Rp 406,02 triliun. Artinya, dua pos anggaran tersebut memakan APBN sebesar Rp 822,64 triliun atau 26% dari total APBN.

Besarnya anggaran belanja pegawai dan barang inilah yang dikritik keras oleh Pengajar komunikasi politik di London School of Public Relations Jakarta (LSPR) Arif Susanto. Menurutnya, pemerintah seharusnya juga "berkorban" dengan melakukan penghematan di belanja mereka saat memberlakukan kenaikan harga BBM.

"Kalau hanya menaikkan subsidi setiap pemerintahan juga bisa. Kalau subsidi ini memang memberi tekanan ke APBN. Kenapa pemerintah tidak menyinggung soal penghematan?Banyak anggaran yang bisa dihemat," tutur Arif, kepada CNBC Indonesia.

Foto: Kementerian Keuangan Anggaran Perlindungan sosial

Anggaran tersebut hampir sama besarnya dengan anggaran perlindungan sosial. Anggaran Perlinsos telah ditambah dan alokasinya diperkirakan mencapai Rp 431 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Kartu Sembako, subsidi listrik, BLT Dana Desa bantuan iuran PBI, cadangan bencana, hingga PKH (program keluarga harapan).

Belanja besar lainnya dalam APBN adalah subsidi energi dan kompensasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun. Termasuk di dalamnya untuk memberikan subsidi Pertalite dan Solar.

 TIM RISET CNBC INDONESIA

(mae/mae)

Pages

Show All