Membongkar APBN

Tak Kuat Tahan Harga BBM, Uang APBN Habis Buat Apa Saja?

Maesaroh, CNBC Indonesia

05 September 2022 12:05

Foto: SPBU Pertamina (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp 3.106,4 triliun pada tahun ini. Belanja tersebut di antaranya terserap banyak untuk sektor pendidikan dan pelayanan umum. Alokasi besar lainnya adalah untuk pembayaran bunga utang dan subsidi.

Belanja negara sebesar Rp 3.106,4 triliun yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022 sebenarnya sudah naik dari yang ditetapkan dalam APBN 2022 yakni Rp 2.714, 16 triliun.

Sejalan dengan kenaikan belanja, pemerintah juga harus menaikkan pengeluaran untuk sektor tertentu dengan porsi yang sama sesuai dengan ketentuan.

Seusai amanat UUD 1945, anggaran untuk pendidikan memakan porsi 20% dari belanja negara. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. Artinya, dua sektor tersebut sudah memakan anggaran 25%.

Pos anggaran pendidikan tersebar melalui belanja pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Baca:

Sri Mulyani Was-was! RI Bakal Kena Sial Dunia Kacau Balau

Foto: Kementerian Keuangan
Anggaran pendidikan

Anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pusat pada tahun ini mencapai Rp 193,16 triliun. Anggaran tersebut dibagi ke dalam beberapa kementerian.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendapat jatah paling besar yakni Rp 73 triliun disusul dengan Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 66,5 triliun.

Anggaran tersebut di antaranya dimanfaatkan untuk:

Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga kuliah
Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Mendukung kegiatan melalui daring (online)
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bidik Misi dan bea siwa LPDP

Baca:

Negara Hemat Banyak dari Kenaikan Harga BBM, Duitnya Kemana?

Beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah akan diberikan kepada 650,6 ribu mahasiswa, Program Indonesia Pintar kepada 20,2 juta, bantuan BOS kepada 53,99 juta, serta beasiswa LPDP kepada 8.600 mahasiswa baru dan 20.090 mahasiswa yang masih berjalan.

Hingga semester I,-2022, Kemendikbudristek telah menyalurkan KIP jenjang pendidikan dasar dan menengah tahap pertama untuk 10,3 juta siswa, KIP Kuliah tahap pertama untuk 576,6 ribu mahasiswa, da Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 276,5 ribu guru non-PNS.

Sementara itu, Kemenag telah memberikan BOS kepada 4,1 juta siswa, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 1,2 juta siswa, Bidik misi/KIP Kuliah untuk 28,9 ribu mahasiswa, dan pembayaran TPG non PNS untuk 82,8 ribu guru.

Baca:

Sri Mulyani Ungkap Alasan Harga BBM Naik, Ini Hitungannya

Sementara itu, belanja fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp 121,7 triliun. Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian serta pemerintah daerah. Anggaran di Kementerian Kesehatan menembus Rp 96,9 triliun. Pemerintah berencana menggunakan anggaran kesehatan untuk:

Membayar iuran PBI-JKN untuk 96,8 juta jiwa
Layanan pengendalian penyakit
Penugasan tenaga kesehatan ke daerah tertinggal 5.200 orang
Pengujian obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan 60.340 sampel
Meningkatkan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di 4.741 Puskesmas dan 863 rumah sakit
Membangun 80 Puskesmas
Penanganan stunting di 514 kab/kota
Penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk 10.203 Puskesmas dan bantuan operasional KB untuk 6.036 balai penyuluhan KB
Penyediaan Makanan Tambahan bagi 126 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 126 ribu balita kurus

Belanja yang cukup besar lainnya adalah untuk pembangunan infrastruktur. Pada 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 365,8 triliun. Anggaran paling besar ditempatkan pada Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni sekitar Rp 100,6 triliun dan Kementerian perhubungan sebesar Rp 32,9 triliun.

Anggaran infrastruktur di antaranya untuk:

Membangun lima bendungan baru dan 39 bendungan on going
Membangun jaringan irigasi sepanjang 500 hektare
Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 100.000 hektare
Membangun jalan sepanjang 449 km
Membangun rumah susun dan rumah khusus sebanyak 6.964 unit
Membangun jalur kereta api sepanjang 162,96 km sampai tahap awal/badan jalan
Membangun tiga pelabuhan baru
Membangun terminal penumpang tipe A baru di dua lokasi

Baca:

Harga Pertalite Naik, Sri Mulyani Yakin Orang Miskin RI Turun

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk membayar bunga utang pada tahun ini di mana outlooknya menembus Rp 403,9 triliun atau hampir 13% dari APBN.

Pembayaran bunga utang untuk investor dalam negeri akan memakan APBN sebesar Rp 391,7 triliun dan luar negeri sebesar Rp 12,2 triliun.

Outlook penggunaan belanja pegawai dan belanja barang juga cukup besar yakni masing-masing sebesar Rp 416,62 triliun dan Rp 406,02 triliun. Artinya, dua pos anggaran tersebut memakan APBN sebesar Rp 822,64 triliun atau 26% dari total APBN.

Besarnya anggaran belanja pegawai dan barang inilah yang dikritik keras oleh Pengajar komunikasi politik di London School of Public Relations Jakarta (LSPR) Arif Susanto. Menurutnya, pemerintah seharusnya juga "berkorban" dengan melakukan penghematan di belanja mereka saat memberlakukan kenaikan harga BBM.

"Kalau hanya menaikkan subsidi setiap pemerintahan juga bisa. Kalau subsidi ini memang memberi tekanan ke APBN. Kenapa pemerintah tidak menyinggung soal penghematan?Banyak anggaran yang bisa dihemat," tutur Arif, kepada CNBC Indonesia.

Foto: Kementerian Keuangan
Anggaran Perlindungan sosial

Anggaran tersebut hampir sama besarnya dengan anggaran perlindungan sosial. Anggaran Perlinsos telah ditambah dan alokasinya diperkirakan mencapai Rp 431 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk Kartu Sembako, subsidi listrik, BLT Dana Desa bantuan iuran PBI, cadangan bencana, hingga PKH (program keluarga harapan).

Belanja besar lainnya dalam APBN adalah subsidi energi dan kompensasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp 502 triliun. Termasuk di dalamnya untuk memberikan subsidi Pertalite dan Solar.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Anggaran Belanja Pegawai dan Barang Memakan 25% APBN

Pages