
Harga BBM Non Subsidi Sudah Turun, Pertalite-Solar Jadi Naik?

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), baik milik PT Pertamina (Persero) maupun swasta seperti Shell Indonesia dan BP-AKR, telah turun per 1 September 2022 dibandingkan harga pada Agustus lalu.
Pertamina telah menurunkan tiga jenis BBM non subsidi yakni bensin Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina Dex.
Begitu juga dengan Shell menurunkan semua jenis produk BBM-nya yakni Shell Super, Shell V-Power, Shell V-Power Diesel, Shell Diesel Extra, hingga Shell V-power Nitro+. Kemudian, BP-AKR juga menurunkan BBM jenis BP 90, BP 92, BP 95, dan BP Diesel.
Adapun besaran penurunan di setiap produk BBM non subsidi tersebut rata-rata mencapai sekitar Rp 2.000 per liter.
Dengan turunnya harga BBM non subsidi tersebut, apakah pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar?
Menurut beberapa sumber CNBC Indonesia, pemerintah tetap akan menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi, namun kemungkinan tidak diumumkan pada minggu ini. Melihat gelagat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya, kenaikan harga Pertalite dan Solar kemungkinan besar tidak diumumkan pada pekan ini, apalagi saat ini Presiden Jokowi tengah berada di Papua, begitu juga dengan sejumlah menteri terkait yang tengah berada di Bali untuk acara rangkaian presidensi G20.
Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memastikan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) cair terlebih dahulu dan sudah diterima langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, saat harga BBM naik, maka beban masyarakat akan berkurang.
Saat kunjungan ke tambang Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia di Papua, kemarin, Kamis (01/09/2022), akhirnya Presiden Joko Widodo pun buka suara terkait kapan pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi ini.
Jokowi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah masih mengkalkulasi kebijakan tersebut. Pemerintah tak ingin kebijakan tersebut tidak dihitung dengan cermat.
"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Jokowi, Kamis (1/9/2022).
Jokowi sendiri tidak menjelaskan secara rinci kapan pemerintah akan menaikkan harga BBM. Jokowi hanya bilang bahwa kebijakan tersebut sampai saat ini masih terus dihitung dengan prinsip kehati-hatian.
"Masih dalam proses dihitung dengan kalkulasi kehati-hatian," tegas Jokowi.
Seperti diketahui, selama seminggu terakhir ini sinyal pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi kian kencang, terutama ketika pemerintah memutuskan tambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat.
Jokowi dalam unggahannya menjelaskan hasil keputusan rapat terbatas bersama jajaran menterinya, Senin (20/8/2022). Dalam rapat yang digelar secara tertutup itu, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) tambahan bagi masyarakat.
Total dana bansos yang ditambah mencapai Rp 24,17 triliun, di mana dari jumlah tersebut sebanyak Rp 12,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT), dan Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
"Saya berharap agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," kata Jokowi.
Lalu, berapakah besaran kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi ini nantinya?
Beberapa sumber CNBC Indonesia menyebutkan bahwa Presiden tidak mau kenaikannya lebih dari 30% dari harga saat ini. Seperti diketahui, harga Pertalite saat ini dibanderol Rp 7.650 per liter, sementara Solar subsidi sebesar Rp 5.150 per liter. Bila kenaikan maksimal 30%, maka artinya harga Pertalite diperkirakan bisa naik maksimal menjadi sekitar Rp 10.000 per liter.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyebutkan bahwa harga keekonomian Pertalite saat ini sebesar Rp 14.450 per liter, sedangkan Solar sebesar Rp 13.950 per liter. Bila harga Pertalite ini jadi dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter, artinya masih ada selisih yang harus disubsidi pemerintah.
Tak hanya faktor harga, faktor lonjakan konsumsi BBM bersubsidi ini pun menjadi salah satu pemicunya. Sri Mulyani mengatakan kuota Solar subsidi yang dialokasikan pemerintah adalah 15 juta kilo liter (kl) di tahun ini. Namun hingga Juli 2022 sudah habis 9,88 juta kl. Sementara Pertalite yang dialokasikan 23 juta kl, hingga Juli 2022 sudah habis 16,84 juta kl. Melihat tren ini, maka diperkirakan kuota Solar subsidi akan habis di Oktober, sementara Pertalite akan habis di akhir September 2022.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa akibat lonjakan harga minyak mentah dunia sejak awal tahun akibat adanya perang Rusia-Ukraina, serta lonjakan konsumsi BBM, maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 ini diperkirakan akan melonjak drastis menjadi Rp 698 triliun dari Rp 152,5 triliun pada awal APBN 2022 ditetapkan, meski kemudian direvisi naik menjadi Rp 502,4 triliun berdasarkan Peraturan Presiden No.98/2022.
"Jadi tahun ini subsidi dan kompensasi Rp 502,4 triliun bahkan kemungkinan akan melonjak di atas Rp 690 triliun. Ini adalah kenaikan yang sungguh dramatis," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/8/2022).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN sulit untuk memenuhi tambahan anggaran subsidi yang sudah sedemikian besarnya.
Karena itu, ujar Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk melakukan perhitungan soal subsidi BBM yang membengkak ini. Kemudian, muncullah wacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, di tengah membengkaknya subsidi tersebut.
"Pertanyaannya mau nambah (subsidi) atau tidak, kalau nambah dari mana? Suruh ngutang?" kata Sri Mulyani dalam rapat dengan DPD RI, Kamis (25/8/2022).
(wia) Next Article Menteri ESDM Usul Mobil Ini Dilarang Isi Pertalite di 2023
