Kawal Ketat! Bos Pengusaha Minta Subsidi Upah Jangan Nyasar
Foto: Infografis/ Daftar Bansos yang Disebar Jokowi Jelang Kenaikan Harga BBM/ Ilham Restu
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha mewanti-wanti agar penyaluran bantuan subsidi upah tepat sasaran. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, subsidi upah bisa menjadi bantalan penguat daya beli.
"Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) sudah keluarkan bantalan Rp 24 triliun, BBM sudah pasti naik karena beban pemerintah terlalu berat untuk subsidi. Makanya harus betul-betul efektif dan tepat sasaran," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/9/2022).
Penerima subsidi, ujarnya, harus dipastikan adalah orang yang memang berhak. Jika tidak, maka berpengaruh terhadap ketahanan daya beli masyarakat secara makro. Upaya untuk menahan anjloknya daya beli menjadi tidak optimal.
"Karena konsumsi berkontribusi 55% terhadap ekonomi kita, kalau nggak tepat, implikasi ke konsumsi jadi nggak nyata, padahal ini untuk memperkecil dampak buruk dari kenaikan BBM subsidi, untuk pertahankan konsumsi," ujar Iwantono.
Dia pun menyoroti penyaluran subsidi upah tahun lalu. Di mana ditemukan penerima bukanlah yang seharusnya layak menerima bantuan. Karena itu, persyaratan yang menyulitkan bagi pekerja di sektor UMKM seperti anggota BPJS Ketenagakerjaan harus dihilangkan.
"Persyaratannya harus BPJS Ketenagakerjaan, sementara sebagian besar usaha kecil dia bukan peserta, sehingga mereka nggak dapat nantinya. Padahal mereka yang seharusnya dapat. kebijakan dulu kan nggak fair, harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang harusnya tidak, mereka yang memang punya penghasilan Rp 3,5 juta harus diprioritaskan," pungkas Iwantono.
Hore! Jokowi Isyaratkan Tambah Besaran Bansos, Jadi Berapa?
(dce)
