Pak Jokowi, Ini Sikap DPR Soal Harga BBM Naik

5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Anggota Komisi XI Fraksi PPP Wartiah menghimbau pemerintah untuk mencermati efek dari inflasi yang tinggi, yang dapat menekan daya beli masyarakat karena harga pangan dan energi, serta belum kembalinya tenaga kerja dibandingkan pra- pandemi.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kenaikan harga BBM, menurut Wartiah, pemerintah tidak hanya harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi semata, namun harus juga memperhatikan inklusivitas atau masyarakat 40% kelompok paling bawah.

"Pekerja informal mencapai 81 juta, hingga kelas menengah rentan di pedesaan, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa sejalan dengan tujuan pembangunan pemerintah," jelas Wartiah dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (31/8/2022).

"Inflasi 3,3% (target inflasi tahun 2022) dianggap cukup menantang karena imbas pengurangan subsidi energi tahun 2022, khususnya BBM Pertalite dan Solar yang dirasakan masih dirasakan ke inflasi di 2023," kata Wartiah melanjutkan.

6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Anggota Komisi XI fraksi PKB Bertu Merlas mengungkapkan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini, tentu akan mempengaruhi target inflasi pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Bertu apabila pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, baik Solar dan Pertalite akan berdampak kepada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama para petani.

"Biaya produksi petani ada peningkatan tajam terutama masalah pupuk, harga pupuk meningkat tajam dan langka. Ditambah lagi ada kenaikan BBM dimana petani membeli BBM subsidi, sehingga mereka membeli BBM dengan harga yang mahal," jelas Betu dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (31/8/2022).

Jika pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan operasi pasar, pemerintah diminta untuk sungguh-sungguh melakukan pengawasan.

"Operasi ini sampai ke biaya produksi, bukan sekedar pasarnya saja. Karena kesejahteraan petani terganggu, sekarang pendapatan petani turun karena biaya produksi meningkat," ujar Bertu.

"Bila petani kurang sejahtera, ini akan merembet kemana-mana, manufaktur siapa yang beli. Produk-produk manufaktur siapa yang beli kalau petani kurang sejahtera," kata Bertu melanjutkan.

Baca: Ditanya Soal Kapan Harga BBM Naik, Ini Jawaban Sri Mulyani!

7. Partai Amanat Nasional (PAN)

Anggota Komisi XI DPR fraksi PAN Ahmad Najib Qodratullah mengungkapkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan ikut mengerek laju inflasi di dalam negeri. Sehingga target inflasi di tahun depan dari pemerintah yang mencapai 3,3% (year on year) harus dipertimbangkan dengan matang.

"Kita tahu di hari-hari ini hampir berbagai media nasional memberitakan rencana kenaikan BBM dan direspon langsung oleh pasar. Baru tadi pagi mendapatkan informasi tentang kelangkaan BBM salah satunya adalah solar," ujar Ahmad dalam rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (31/8/2022).

"Respon cepat dari masyarakat walau itu berupa wacana, dengan angka 3,3% ini memunculkan kekhawatiran dampak kenaikan harga BBM," kata Ahmad melanjutkan.

Ahmad mengungkapkan, ini harus menjadi perhatian dalam menetapkan inflasi di tahun depan, terlebih krisis pangan dan energi di belahan dunia saat ini masih menghantui.

Dalam merespon kenaikan BBM, menurut Ahmad pemerintah juga perlu menghitung panen raya di bulan Juli-Agustus, mengingat alat pertanian masih menggunakan BBM bersubsidi.

"Petani belum untung kalau dibandingkan kenaikan harga-harga komponen pendukung seperti pupuk, dan sebagainya. Dari segala rencana strategis pemerintah tidak hanya melihat jangka pendek tapi jangka panjang, ini melahirkan intervensi anggaran," ujarnya.

"Jadi jangan-jangan nanti kebijakan ini apakah bentuk kompensasi atau operasi pasar ini kemudian tidak tepat sasaran. akhirnya tujuan mengendalikan inflasi tidak efektif. Pemerintah betul-betul harus fokus. Ini bukan masalah setuju atau tidak, tapi soal pandangan," tegas Ahmad.

8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Anggota Komisi XI fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo juga tidak pada keberpihakan setuju atau tidak menaikan harga BBM bersubsidi.

"Keputusan ada di tangan Presiden (Joko Widodo), karena beliau juga yang akan memitigasi. Saya melihat momennya ada di pemerintah, karena keseimbangan dari daya beli, jelas Andreas kepada CNBC Indonesia saat ditemui di gedung DPR, Rabu (31/8/2022).

Kendati demikian, menurut Andreas pasar sudah menghitung bahwa kalau diteruskan sampai akhir tahun. jangan sampai para pelaku usaha kemudian sudah menghitung untuk usaha, tapi kemudian tidak ada kejelasan yang jelas dari pemerintah.

"Dunia usaha sangat rasional dan sudah menghitung-hitung, dalam pikirannya sudah bisa dikendalikan, pembatasan. Wong ekonomi lagi pick up dan mulai bergerak" ujarnya.

"Kalau mau beri subsidi harus ada pembatasan, dan selain pembatasan dan penyesuaian harga. Tapi pemerintah kalau tetap tidak (menaikan harga BBM bersubsidi) tentu akan menahan inflasi. Yang penting jangan ngambang terlalu lama," kata Andreas melanjutkan.

9. Nasional Demokrat (Nasdem)

Ketua Komisi VII DPR fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu, sehingga perlu dialihkan.

Oleh karena itu, menurut Sugeng total BBM subsidi yang tidak tepat sasaran mencapai sekira 70% sampai 80%.

"Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau orang mampu, sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil, bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tidak punya kendaraan," jelas Sugeng melalui siaran resminya.

Selain itu, harga BBM saat ini jauh dari harga keekonomian.

"Keuangan negara harus kita akui jebol. Hari ini dengan kuota 23 juta kiloliter itu asumsinya semua meleset. Indonesian Crude Price (ICP) yang semula dipatok 63 dolar AS/barel meleset menjadi rata-rata 104,9 dolar AS/barel," ujar politisi Partai NasDem tersebut.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All