PNS RI Banyak Jadi Admin, Alasan Birokrasi RI Tak Maju-maju!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan otoritas tengah berupaya untuk memperkuat implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) demi tercapainya birokrasi berkelas dunia. Namun, sayangnya saat ini masih terkendala oleh sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen menjelaskan, saat ini jumlah ASN per 30 Juni 2022 mencapai 4.344.552. Dengan rincian sebanyak 3.992.766 (92%) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 351.786 (8%) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nah dari keseluruhan jumlah ASN tersebut, masih ada 1.550.253 orang atau setara 38,8% yang bekerja sebagai ASN Pelaksana alias hanya mengurus urusan administratif. Hal ini dinilai akan sulit untuk menciptakan birokrasi berkelas dunia.

Seperti diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), ASN Pelaksana merupakan ASN yang mengurusi administrasi.

"Ini sangat mengkhawatirkan karena sebetulnya kita berharap transformasi birokrasi," jelas Suharmen kepada awak media, dikutip Rabu (31/8/2022).

Dari data BKN per Juni 2022, Jabatan Fungsional merupakan yang terbanyak, mencapai 2.083.250 orang, sementara jabatan pelaksana sebanyak 1.550.253 orang.

Padahal, kata Suharmen, otoritasnya saat ini ingin menciptakan birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif. Proses ini sudah dilakukan, yakni dengan melakukan transformasi organisasi, dari yang tadinya banyak urusan administrasi yang bersifat offline dan kini lebih banyak dilayani secara digital atau online

Pada kenyataannya, tenaga administratif masih banyak, padahal kerja mereka begitu-begitu saja. "Kita ingin birokrasi kelas dunia, harus transformasi di bidang SDM," ujar Suharmen.

"Kunci menopang birokrasi kelas dunia kalau SDM masih gitu-gitu saja, apalagi jabatan pelaksana terlalu besar sulit birokrasi kelas dunia (tercapai), karena kapasitas masih banyak di jabatan pelaksana," ujar Suharmen lagi.