Pak Jokowi, Ada Saran Nih Dari Menteri Era SBY Soal Pertalite

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga kini belum melaksanakan penyesuaian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Gembar-gembor wacana kenaikan sudah banyak muncul di banyak media beberapa waktu belakangan ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode 2009-2011 Darwin Zahedy Saleh menjelaskan terdapat beberapa faktor yang membuat pemerintah tak kunjung memutuskan menaikkan harga BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi. Misalnya masih memperhitungkan dampaknya terhadap inflasi dan tergerusnya daya beli masyarakat.

Selain itu, berlarut-larutnya wacana kenaikan BBM bersubsidi kemungkinan disebabkan karena pemerintah kurang proaktif. Hal itu juga seperti yang terjadi pada masa ia menjabat sebagai Menteri ESDM.

Baca: Jreengg! Harga BBM Bakal Naik Bulan Depan, Begini Skenarionya

"Birokrasi yang membantu kita-kita itu sama berdedikasi semua. Tapi saya rasa perlu ada semacam pembaharuan betul di dalam pendekatan. Ini sudah ada mungkin ini tidak terdengar oleh istana," kata Darwin kepada CNBC Indonesia dalam Energy Corner, Senin (29/8/2022).

Menurut Darwin sebenarnya sudah terdapat produk dari reformasi yang bernama Dewan Energi, dimana Presiden sebagai ketua nya dapat melihat dari waktu ke waktu dan dari sisi strategis taktis dalam memantau kebijakan energi di dalam negeri. Apalagi Dewan Energi juga beranggotakan oleh tujuh Menteri.

"Jadi saya kira ada sektor yang gak boleh tapi masih gunakan BBM subsidi, yaitu sektor perkebunan dan sektor pertambangan. Saya mendukung subsidi tetap diperlukan. Subsidi hak golongan tidak mampu," kata dia.

Baca: Sah! Pembatasan Beli Pertalite Dilihat Berdasarkan CC-nya

Oleh sebab itu, menurut dia sudah waktunya bagi pemerintah melakukan sosialisasi besar-besaran. Sehingga masyarakat memahami betul mengenai kondisi beban subsidi yang harus dibayar pemerintah imbas dari melonjaknya harga minyak mentah dunia.

"Mari kita pikul bersama konsekuensi dari naiknya harga minyak dunia dan itu yang ada hubungan dengan keterbatasan kilang kita, eksplorasi-eksploitasi banyak dilakukan asing. Jadi karena itu perlu kita perbaiki ketidaktepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Darwin juga mengungkapkan bahwa alokasi BBM bersubsidi selama ini 60% berada di pulau Jawa. Namun demikian penentuan alokasi BBM bersubsidi tidak berdasarkan dari jumlah penduduk. Hal tersebut dapat terlihat dari kuota yang diberikan untuk empat provinsi di pulau Jawa.

Baca: Rupiah Jeblok ke Rp 14.850/US$, Dua Isu Ini Biang Keroknya!

Diantaranya yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Meskipun Jawa Barat menduduki rangking pertama berdasarkan jumlah penduduk, namun kuota yang diberikan lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta yang secara jumlah penduduk paling sedikit.

"Dari segi kuota BBM kalau kita bagi per kepala di empat provinsi ironisnya DKI setiap Pertalite mendapatkan sekitar 0,13 juta kilo liter per tahun. Sedangkan daerah lain padat seperti Jatim, Jabar, Jateng hanya 0,06 juta kilo liter per tahun. Artinya kalau begitu distribusi BBM mengikuti kendaraan. Waktu dibagi pulau mengikuti populasi secara realita mengikuti jumlah kendaraan," katanya.

Sehingga menurut Darwin hal tersebut perlu diperbaiki, bahkan kalau perlu dilakukan proses investigasi. Utamanya proses pengajuan kuota BBM oleh Pemda kepada BPH Migas. "Dasarnya apa, itu perlu diaudit dan perlu ditanggung jawabkan," kata dia.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Syok, Harga BBM Seluruh SPBU RI Kompak Naik