Faisal Basri: Kok Mengelola BBM Seperti Toko Kelontong!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelolaan dan pencatatan dana subsidi dan subsidi energi yang dilaksanakan oleh pemerintah dinilai tidak tertib dan transparan.

Ekonom Senior Faisal Basri menegaskan pemerintah seharusnya jelas pertanggungjawabannya terkait dengan anggaran subsidi energi, karena dia tidak menemukan dana kompensasi di dalam APBN saat ini. Menurutnya, tambahan subsidi yang disampaikan oleh Presiden sebesar Rp502,4 triliun tidak ada di dalam APBN 2022.

"Kok, mengelola BBM ini seperti toko kelontong, tidak ada catatannya. Adanya di tulisan tangan masing-masing orang," kata Faisal, dalam dialog Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (26/8/22).

"Tertib anggaran dulu deh!" lanjutnya.

Dalam APBN, Faisal mengungkapkan hanya minyak tanah dan solar. Kemudian, ada nomenklatur baru, namanya dana kompensasi untuk Pertalite. Dia mengimbau pemerintah agar transparan dalam hal subsidi ini.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyesalkan pemerintah yang tidak sejak awal menaksir beban subsidi.

"Ini monitoringnya gimana? Bearti kesalahannya dalam memonitor dan mengendalikan BBM bersubsidi sejak awal tahun. Menunggunya ketika sudah mau pecah, baru bereaksi. Solusi gampangnya menaikkan harga. Padahal sejak awal bisa dikendalikan," ujarnya.

Jika pemerintah memilih mengorbankan ekonomi untuk menyelamatkan APBN, dalam hal menaikkan harga BBM, dia menilai pemerintah harus menyalurkan kompensasi untuk kalangan bawah. "Apakah sudah siap? Itu harus segera, bahkan sebelum ada pengumuman kenaikan BBM," tegasnya.