BBM Tak Naik, Dana Pemilu Hingga IKN Harus Rela Jadi 'Korban'

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini dibuat pusing oleh persoalan bahan bakar minyak (BBM). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sederet menteri untuk mengkalkulasi segala opsi, apakah harga BBM naik atau subsidi yang ditambah.

Dalam perhitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, subsidi BBM akan membengkak sampai Rp 196 triliun menjadi Rp 698 triliun. Dengan asumsi harga minyak masih di atas US$ 100 per barel dan volume Pertalite akan melonjak sampai 29 juta KL hingga akhir tahun.

"Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp 196 triliun," kata Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Selasa (23/8/2022)

Baca: DPR: Goblok Kalau Pemerintah Takut Impor Minyak Murah Rusia!

Opsi tambahan subsidi, tentu bisa dilakukan. Tapi ini tidak bisa dibayarkan oleh negara ke PT Pertamina persero melalui APBN tahun anggaran 2022. Dana akan dialihkan pada APBN tahun anggaran 2023.

Foto: Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Belanja negara pada RAPBN 2023 dipatok sebesar Rp 3.041,7 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat Rp 2.230 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 811,7 triliun. Khusus untuk belanja subsidi direncanakan Rp 297,1 triliun, dengan mayoritas energi.

Sementara tahun depan, ruang fiskal sangat sempit. Belanja pendidikan dan kesehatan sudah dipatok, yaitu masing-masing 20% dan 5,6% dari total anggaran belanja. Sehingga dipastikan tidak bisa dikurangi atau dialihkan untuk belanja subsidi.

Pemerintah juga harus membayar bunga utang yang nilainya menembus Rp 441, 4 triliun atau 14,5% dari total belanja negara. Lainnya ada belanja pegawai yang juga tak kalah besar, yaitu Rp 442 triliun.

Baca: Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Simalakama Harga BBM

Selain belanja wajib, pemerintah memiliki sederet agenda prioritas. Antara lain dorongan terhadap pemulihan ekonomi nasional dari bantuan sosial (bansos), persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 hingga pembangunan ibu kota negara (IKN).

Dana pemilu akan menghabiskan anggaran Rp 14 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp 20 triliun.

"Nah ini kalau tidak selesai (2022), meluncur lagi ke 2023, ada pemilu dan segala macam. Jadi harus liat APBN secara sangat teliti," tegas Sri Mulyani.

Pemerintah tak punya keistimewaan lagi menambah defisit anggaran hingga lewati batas 3% terhadap PDB. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 dirancang sebesar Rp 598 triliun atau 2,85% PDB.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Temui DPR Bahas Lonjakan Harga Minyak, BBM Naik?