3 Sikap Pengusaha Soal Harga BBM yang Bikin APBN Terancam
Foto: dok Pertamina
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku usaha di Indonesia memberikan respons berbeda soal wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri belum memutuskan menaikkan atau menunda kenaikan harga BBM bersubsidi.
Bahkan, sebelumnya dua menteri koordinator, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan pun tidak memberi sinyal yang jelas soal harga BBM.
Menurut Airlangga, harga BBM belum akan dinaikkan namun akan dibatasi. Sedangkan, Luhut mengatakan, Presiden akan mengumumkan keputusan soal harga BBM pekan ini, di mana APBN sudah tak lagi jika harus menanggung beban subsidi yang terlalu besar. Hanya saja, lanjut Luhut, pemerintah masih menghitung.
Lalu bagaimana sikap bos-bos dunia usaha terkait wacana kenaikan harga BBM?
Co-Founder Paxel Zaldy Ilham Masita mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM.
"Pemerintah mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas dan ekspor yang lebih besar dari impor selama 12 bulan terakhir. Sehingga, masih mempunyai peluang untuk menahan kenaikan BBM subsidi," kata Zaldy kepada CNBC Indonesia, Senin (22/8/2022).
Menurut dia, kenaikan harga BBM subsidi akan menaikkan biaya logistik jadi sangat tinggi terutama biaya transport.
"Karena sudah lebih dari 3 tahun biaya transportasi barang tidak naik karena stabilnya biaya BBM subsidi. Jadi bila BBM subsidi dinaikkan sekarang maka biaya transportasi barang akan naik lebih tinggi daripada kenaikan BBM subsidi," katanya.
Hal itu, lanjut dia, dipicu kenaikan komponen biaya lain seperti harga spare part, ban, UMR, dan tol yang akan mendongkrak biaya logistik sekaligus.
"Estimasi saya biaya transportasi logistik bisa naik sampai 30% dari tarif sekarang," ujar Zaldy.
Karena itu, dia menambahkan, sebaiknya kenaikan harga BBM subsidi tidak bareng dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya. Yang kemudian akan mendongkrak kenaikan inflasi lalu mengurangi daya beli masyarakat sangat dalam.
"Biaya transportasi logistik sudah lama sekali tidak naik. Jadi nanti akan memakai kenaikan BBM ini sebagai 'aji mumpung'. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Beda dengan kenaikan bahan pokok atau industri yang lain," kata Zaldy.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, harga BBM membuat posisi pemerintah dan masyarakat serba sulit.
"Karena beban subsidi yang ditanggung membengkak terus. Tapi kalau dinaikkan akan berimbas ke inflasi. Terutama biaya transportasi," kata Jemmy kepada CNBC Indonesia, Senin (22/8/2022).
Hanya saja, jika pemerintah harus menaikkan, dia berharap besarannya tidak terlalu besar.
"Pilihannya bila ada kenaikan seminimal mungkin. Yaitu Rp 100-200 saja per liter," tambahnya.
Senada, Zaldy mengatakan, jika pemerintah harus menaikkan harga BBM, sebaiknya selektif.
"Perlu pengecualian kepada pengendara roda dua. Dan solar tidak naik karena berhubungan langsung dengan truk dan kapal nelayan. Dan, harus dengan pengawasan supaya tidak ada yang bocor," kata Zaldy.
"Biaya transportasi logistik sudah lama sekali tidak naik. Jadi nanti akan memakai kenaikan BBM ini sebagai 'aji mumpung'. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah.."Co-Founder Paxel Zaldy Ilham Masita |
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan Juan Permata Adoe mengatakan, memang sudah saatnya pemerintah menaikkan harga BBM. Untuk itu, Juan mengimbau, pemerintah segera mengumumkan keputusan yang akan diambil secara transparan, dengan efektif dan produktif.
"Harga BBM harus dilepas untuk ikut mekanisme pasar. Setuju menyesuaikan harga pasar. Dana subsidi BBM sebaiknya digunakan untuk permodalan usaha yang menguntungkan melalui Penyertaan modal pemerintah ke swasta yang bekerja sama dengan BUMN sehingga dana pemerintah digunakan produktif," kata Juan kepada CNBC Indonesia, Senin (22/8/2022).
Dana pemerintah itu, ujarnya, akan mengalir dan berdampak bagi peningkatan daya beli konsumen melalui peningkatan tenaga kerja.
Dia mengakui, hal itu memang tidak akan langsung dirasakan manfaatnya.
"Hitungannya tidak instan semua harus holistik. Pertamina juga harus cerdas mencari dumber BBM yang murah seperti Presiden Jokowi membeli dari Rusia. Dan, peningkatan teknologi BBM 'Bio30' harus segera dijalankan," kata Juan.
[Gambas:Video CNBC]
Fix! Pembelian BBM Subsidi Berdasarkan Cc Kendaraan
(dce/dce)
