Setiap Harga Minyak Naik US$1/Barel, APBN Jebol Rp 5,8 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah harus menanggung defisit Rp5,8 triliun setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US$1 per barel.

Perhitungan ini dimuat dalam analisis sensitivitas RAPBN 2023. Sebagai catatan, analisis sensitivitas yang dimuat dalam buku Nota Keuangan menggambarkan dampak langsung dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN.

Perubahan salah satu asumsi dasar ekonomi makro akan berpengaruh terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro lainnya.

Adapun, pemerintah dalam asumsi makro RAPBN 2023 mematok harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada US$90 per barel.

Sementara itu, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Baca: Tanda-tanda Harga BBM Pertalite Bakal Naik Sudah Terlihat

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) masih di level US$106,73 per barel, dikutip dari data Kementerian ESDM. Artinya, pemerintah melihat kemungkinan adanya penurunan harga minyak.

Minggu ini pun, harga minyak diperdagangkan di bawah US$100 per barel. Pada Jumat (19/8/2022) pukul 06:28 WIB, harga minyak jenis brent tercatat US$ 96,77/barel, naik 3,33% dari posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Minyak mentah brent harganya US$90,84/barel atau 3,1%.

Hingga saat ini, pemerintah masih mengawasi dengan ketat pergerakan harga minyak.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan subsidi energi sebesar Rp502 triliun tahun ini. Sementara itu, tahun depan, pemerintah berencana menggelontorkan subsidi sebesar Rp297.1 triliun. Adapun subsidi ini terdiri dari Rp210,6 triliun untuk subsidi energi dan Rp86,5 triliun untuk subsidi non energi.

Anggaran ini yang menjadi bantalan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

Baca: Ada Pasal Darurat di RAPBN 2023, Defisit Bisa di Atas 3% PDB?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2023, Selasa (16/8/2022) menegaskan meminta agar konsumsi BBM Pertalite maupun solar dikendalikan dan disalurkan sesuai target sasarannya agar APBN tidak jebol, baik tahun depan dan tahun ini.

"Berharap dari kiloliter dan juta kiloliter (volume) untuk Pertalite, solar, dan LPG tetap dikendalikan. Karena kalau tidak pasti aka melewati," ujarnya.

Kementerian Keuangan mengungkap bahwa kebijakan subsidi di tahun depan diantaranya diperuntukan bagi subsidi tetap untuk solar Rp 1.000 per liter, naik Rp 500 per liter dari 2022.

Kemudian, kompensasi energi dialokasikan karena tidak dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik, seiring dengan peningkatan harga Indonesian crude price atau ICP.

Foto: Sensitivitas RAPBN 2023 Sensitivitas RAPBN 2023

Ekonom Bank Danamon Irman Faiz mengungkapkan bahwa risiko utama APBN 2023 terletak pada harga minyak dan pertumbuhan PDB.

"Untuk harga minyak, kami telah melihatnya menembus US$100 per barel tahun ini dan dapat menambah beban anggaran jika asumsi tersebut tidak terwujud," tegasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Desain Awal APBN 2023: PDB Meroket, Tambahan Utang Menyusut