Awas! Mayoritas Negara Kelas 2 Terancam Ambruk Karena Utang

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak 60% dari total negara berkembang atau kelas dua di dunia berisiko ambruk karena utang. Hal ini harus dicermati dunia agar tidak ada lagi kemudian negara yang merasakan kondisi seperti Sri Lanka

Hal ini diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada agenda 3rd G20 Development Working Group (DWG) Meeting di Bali, dikutip Kamis (11/8/2022).

Menurut Suharso, forum G20 dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan ini. Namun harus diterjemahkan menjadi aksi konkret yang bisa mendorong pemulihan yang lebih kuat sehingga mampu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), yang akan mencapai akhir di 2030.

"Negara berkembang masih kekurangan USD 1,2 miliar per tahun, hanya untuk memenuhi jurang proteksi sosial dan 60 persen negara berkembang berisiko tinggi terkait utang. Tantangan ini meningkatkan biaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan menyebabkan peralihan dana dari pencapaian TPB/SDGs," ujarnya.

Ada tiga langkah untuk mendorong pemulihan yang lebih kuat dan ketahanan ekonomi. Pertama, kebijakan untuk meningkatkan ketahanan sosial seperti UMKM yang di banyak negara berkembang, mendominasi kontribusi sekitar 70 persen lapangan kerja, hingga kebijakan perlindungan sosial adaptif yang bisa menyediakan jalan bagi ketahanan rumah tangga.

Kedua, pertumbuhan berkelanjutan dengan meraih ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim. Ketiga, negara G20 harus menyadari bahwa tidak ada negara yang bisa sendiri dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

"Dengan melebarnya ketimpangan antara negara dan di dalam negara itu sendiri, negara berkembang tidak dapat secara efektif mendanai pemulihan ekonomi pasca pandemi, meski sudah didukung dunia internasional. Maka, kita harus menentukan langkah inovatif untuk pendanaan target pembangunan, melalui mobilisasi skema pendanaan tambahan untuk sektor yang paling membutuhkan, seperti memanfaatkan pembiayaan campuran (blended finance)," paparnya.