Bukan Cuma Wacana, Bappenas Kenalkan Indeks Ekonomi Hijau

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index (GEI). Peluncuran GEI pertama di Indonesia ini dilakukan secara virtual pada 3rd G20 Development Working Group (DWG) Side Event: "Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy".

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, menyebut selama ini tidak ada alat ukur yang jelas untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya mencoba membuat alat ukur yang disebut dengan indeks ekonomi hijau.

"Kami di Bappenas, akhirnya daripada kita tidak punya alat ukur yang jelas untuk mengevaluasi where we are know dalam konteks green ekonomi. Oleh karena itu kami mencoba membuat semacam sebuah alat ukur yang kita sebut dengan green ekonomi index," jelasnya dikutip dari siaran pers, Rabu (10/8/2022).

Dia juga mengungkapkan, ekonomi hijau sudah lama sudah sering dibahas dan digagas. Namun kecenderungan hanya menjadi wacana tanpa ada langkah konkret.

Baca: Quo Vadis Ekonomi Hijau Indonesia?

"Harus jujur ya, ini upaya pertama kita. Karena ini yang saya sampaikan ini pertama kali dalam sejarah mulai mencoba untuk performa pembangunan kita," sambungnya.

Dalam GEI, terdapat 15 indikator yang digunakan digunakan untuk mengukur performance ekonomi hijau di Indonesia. Indikator tersebut digolongkan ke dalam tiga pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

"Secara umum indeks performance di Indonesia progresnya mengalami naik-turun. Tapi sejak 2011 sampai 2020 naiknya lumayan dari sekitar 47,2%, sampai di 2020 sekitar 59%. Ada kenaikan sekitar 25% dari overall indeksnya. Namun ada angka penurunan di 2015 akibat pengaruh kebakaran hutan yang saat itu begitu signifikan," jelas Medrilzam.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Dyah Roro Esti menyebut permasalahan perubahan iklim membawa potensi kerugian terhadap negara. Sehingga perubahan iklim harus dimitigasi secara efektif.

Menurutnya, ada empat sektor yang akan mengalami kerugian dari dampak perubahan iklim tersebut. Pertama laut dan pesisir yang mempunyai potensi kerugian sebesar Rp 81,82 triliun.

Hal ini, kata dia, akibat adanya peningkatan permukaan laut sehingga dapat menenggelamkan pulau-pulau terpencil atau menimbulkan banjir. Kemudian membawa efeknya sangat banyak terhadap masyarakat.

"Yang kedua itu perairan. Itu ada potensi kerugian sebesar Rp 7,29 triliun. Karena ternyata meningkatnya temperatur pada permukaan laut itu dapat mengakibatkan coral bleaching, dan ini sangat berdampak terhadap produksi ikan," ujarnya.

Selanjutnya di bidang pertanian sekitar Rp 19, 94 triliun. Hal ini diakibatkan oleh kebakaran hutan hingga kemarau berkepanjangan. Adapun sektor keempat adalah kesehatan sebesar Rp 6,48 triliun, yang diakibatkan gangguan pernapasan karena polusi udara.

Politisi Golkar ini juga menyebut peluang atau potensi jika Indonesia berhasil memitigasi perubahan iklim ini yakni bisa menciptakan lebih dari 15,3 juta pekerjaan tambahan pada 2045. Tentunya lebih hijau dengan program green jobs yang merupakan salah satu benefitnya.

"Dengan kita melakukan pembangunan rendah karbon tersebut, pertumbuhan PDB kita bisa mencapai 6% per tahun hingga 2045, yang merupakan 100 tahun kemerdekaan RI, dan berpotensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2045 ini," paparnya.

Peluncuran Indeks Ekonomi Hijau ini juga direspons oleh Country Representative Global Green Growth Institute (GGGI) Marcel Silvius. Dia menegaskan dukungan rencana Indonesia untuk meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau Indonesia.

"Ini menunjukkan keseriusan Indonesia menuju ekonomi hijau yaitu suatu ekonomi yang inklusif yang pembangunan rendah karbon mencegah deforestasi dan degradasi lahan gambut," ujar Marcel.

Dengan meningkatkan investasi hijau, kata dia, sekaligus dapat mengakselerasi energi baru dan terbarukan.

"GGGI sangat bangga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam program indeks ekonomi hijau dan siap mendukung program ini," pungkas dia.

Baca: Kemampuan Digital Pekerja Indonesia Belum Memadai, Kenapa?

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jawa Barat Jadi Yang Terbaik Dalam Pembangunan Daerah 2022