Awas! Tak Lunasi Utang Pajak, Bisa Disandera Petugas DJP

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
09 August 2022 19:49
Tanah & Rumah Warisan Bebas Pajak Lho, Tapi Ada Syaratnya! Foto: Infografis/ Tanah & Rumah Warisan Bebas Pajak Lho, Tapi Ada Syaratnya! /Aristya Rahadian

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan ada konsekuensi yang bisa diterima wajib pajak apabila memiliki utang pajak dan tidak dilunasi.

DJP mengungkapkan, memiliki wewenang untuk melakukan penagihan aktif terhadap utang pajak yang tidak dilunasi. Proses penagihan pun tidak sekali, melainkan melalui beberapa tahapan dari awal hingga tahap akhir.

"Bentuk penagihan aktif ini adalah upaya penegakan hukum pajak dan merupakan pemberlakuan prinsip keadilan dalam pembayaran pajak," jelas DJP dalam akun instagramnya @ditjenpajakri, dikutip Selasa (9/8/2022).



Proses penagihan dimulai dari adanya dasar penagihan yang terdiri dari surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan (SK Pembetulan), surat keputusan keberatan (SK Keberatan), putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang tidak disengketakan.

Jatuh tempo dasar penagihan adalah satu bulan sejak terbit. Apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak mengajukan permohonan angsuran/penundaan, dan tidak melunasi hingga jatuh tempo, maka setelah lewat waktu 7 hari sejak jatuh tempo, akan dikeluarkan surat teguran.

Apabila setelah waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran oleh juru sita, akan dikeluarkan surat paksa (SP), apabila wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya.

Di dalam masa 21 hari sejak dikeluarkan surat teguran dan wajib pajak juga belum melunasi utangnya, juru sita dapat melakukan pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan kepada wajib pajak, jika belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo.

"Jika Anda (wajib pajak) mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan penyanderaan," jelas DJP.




Adapun jangka waktu penyanderaan 6 bulan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan tidak menghapus utang pajak dan penagihan tetap dilaksanakan.

Apabila sampai batas waktu surat paksa penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka setelah lewat 2x24 jam akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).

Surat pencabutan sita diterbitkan oleh jurusita apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan.

Setelah melewati waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan, namun wajib pajak juga belum melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, apabila wajib pajak tidak kunjung membayar utang pajak dan biaya penagihannya.

"Segera lunasi utang pajak Anda sebelum jatuh tempo agar terhindar dari penagihan aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak," kata DJP menghimbau.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Satu Masuk Bui, Pajak Kini Incar Orang Tak Lapor SPT?


(cap/mij)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading