
Berkali-kali Jokowi Singgung Harga Pertalite, Mau Naik Pak?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam satu bulan terakhir kerap kali selalu membandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dengan harga BBM di luar negeri.
Dalam dua bulan terakhir, sejak Juni CNBC Indonesia mencatat, setidaknya Jokowi telah enam kali menyinggung harga BBM di dalam negeri. Bahkan dalam satu waktu, kepala negara tersebut memberi sinyal akan menaikan harga BBM dan LPG. Apa sebenarnya rencana Jokowi ke depan soal harga energi?
Hal-hal yang berkaitan dengan BBM pertama kali disampaikan Jokowi dalam acara silaturahmi dengan Relawan Tim 7 di E-Convention Ancol pada 11 Juni 2022. Saat itu Jokowi menjelaskan, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi BBM besar sekali.
"APBN menjadi berat karena subsidinya sekarang untuk BBM, Pertalite, solar, LPG, subsidinya menjadi Rp 502 triliun, gede sekali. Enggak ada negara yang seberani kita melakukan ini subsidi segede ini," jelas Jokowi, Sabtu (11/6/2022).
Jokowi juga dengan lugas mengatakan, tidak ada negara lain yang seberani Indonesia dalam memberikan subsidi. Meski berat, pemerintah perlu memberi subsidi karena rakyat belum pulih dari dampak pandemi.
Kedua, persoalan subsidi untuk menanggung beban harga BBM disampaikan lagi oleh Jokowi saat acara Rapat Kerja PDI Perjuangan pada 21 Juni 2022. Dalam kesempatan itu Jokowi bahkan menyebut, anggaran subsidi energi yang telah digelontorkan Rp 502 triliun bisa digunakan untuk membangun satu Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Jokowi pun meminta semua pengertiannya karena tak mudah menekan harga dalam situasi dan kondisi global, di tengah harga minyak mentah yang meroket sangat tajam.
"Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang kita harus ngerti, sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini. Kalau kita enggak ngerti angka, kita enggak bisa merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini," katanya, Selasa (21/6/2022).
Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat bersubsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Presiden Jokowi |
Ketiga, dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 di Medan, Kamis (7/7/2022) kembali menyinggung tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sedang mengalami lonjakan. Khususnya di negara-negara lain selain Indonesia.
Jokowi menggambarkan, bahwa perang Rusia dan Ukraina mempengaruhi harga pangan dan energi yakni minyak dan gas. Sebelum pandemi harga minyak mentah dunia hanya US$ 60 per barel. Saat ini, sudah melejit hingga US$ 110 - US$ 120 per barel.
"Sudah dua kali lipat hati-hati. Negara kita ini masih kita tahan untuk tidak menaikkan harga BBM yang namanya Pertalite," ungkap Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, Medan, Kamis (7/7/2022).
Jokowi membandingkan harga Pertalite dengan harga BBM di luar negeri yang sejatinya sudah melambung hingga di angka Rp 31.000 per liter. Ambil contoh, kata Jokowi, di Jerman dan Singapura yang harga BBM-nya menembus Rp 31.000/liter dan Thailand yang mencapai Rp 20.000/liter.
Sementara itu, di Indonesia sendiri harga Pertalite kata Jokowi masih Rp 7.650 per liter. Hal itu lantaran pemerintah masih melakukan subsidi oleh APBN terhadap BBM jenis penugasan tersebut.
Jokowi pun menanyakan kepada masyarakat, apakah setuju untuk menaikan harga BBM.
"Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat bersubsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? ya kan. kalau BBM naik ada yang setuju? Enggak? Pasti semua tidak setuju," terang Jokowi.
APBN tahan harga Pertalite
Keempat kalinya setelah menanyakan persetujuan harga BBM boleh dinaikkan atau tidak kepada masyarakat, Jokowi memberikan sinyal tidak akan menaikkan harga energi subsidi, seperti BBM jenis Pertalite, elpiji 3 kg, hingga listrik subsidi. Dia menyadari, saat ini pemerintah harus mengeluarkan dana hingga Rp 502 triliun untuk subsidi energi.
"Sampai akhir tahun saya rasa APBN mampu menahan subsidi energi termasuk BBM. Saat ini anggarannya Rp 502 triliun, pilihannya memang sulit," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah Pemimpin Redaksi Media Massa, Rabu (13/7/2022).
Dia mengatakan, bila harga BBM, elpiji, hingga listrik subsidi dinaikkan akan terjadi laju inflasi yang tinggi. Saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai kajian untuk mengatasi laju subsidi energi. Salah satunya adalah pembatasan kendaraan yang bisa mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite.
![]() |
Kesempatan kelima, Jokowi kembali menyinggung harga BBM di dalam negeri. Dalam sambutannya di acara Zikir dan Doa Kebangsaan 77 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8/2022) Jokowi kembali menjelaskan mengenai besaran subsidi dan kompensasi yang telah dikeluarkan pemerintah.
Dana tersebut sangat besar, sehingga menurut Jokowi sulit bagi negara lain melakukan kebijakan yang serupa.
"Juga perlu kita ingat subsidi BBM itu sudah sangat terlalu besar, dari Rp 170an triliun sekarang sudah Rp 520 triliun. Negara manapun gak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu," jelasnya Senin (1/8/2022).
Lalu keenam, yang baru saja diutarakan kemarin Jumat (5/8/2022) dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD di Sentul, Bogor, Jokowi kembali menyinggung nilai keekonomian harga BBM jenis Pertalite.
![]() |
Jokowi mengatakan, jika harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite naik menjadi Rp 17.100 per liter masyarakat bisa melakukan demonstrasi berbulan-bulan.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah masih menahan harga BBM dengan memberikan subsidi. Padahal, harga minyak internasional terus melambung.
Dengan subsidi tersebut, kata Jokowi, negara bisa menahan harga pertalite di level Rp 7.650 per liter. Dia mengklaim kalau tidak disubsidi, harga Pertalite bisa mencapai Rp 17.100 per liter.
"Bayangkan kalau pertalite naik dari Rp7.650 harga sekarang ini, kemudian naik menjadi harga yang benar adalah Rp17.100, demonya berapa bulan?" tanya Jokowi, Jumat (5/8/2022).
(dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sampai Kapan RI Kuat Mensubsidi BBM?
