Pemilik Duta Palma & Bupati Inhu Tersangka Korupsi Sawit

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 2 orang tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kedua tersangka tersebut adalah:

- dalam tindak pidana korupsi

1. RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008
2. SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group.

- dalam tindak pidana pencucian uang

1. SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group.

Baca: Pemilik Masuk Daftar Hitam, Kejagung Sita Lahan PT Duta Palma

Kedua tersangka yaitu RTR sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008 Sementara itu, Tersangka SD dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, pada tahun 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan, pengolahan kelapa sawit hingga penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu. Di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Yaitu dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.

Baca: Siaga Mafia Sawit, Kejagung & BPKP Bikin Tim Audit Gabungan

Foto: Dok, Kejagung Dok, Kejagung

Padahal, lanjut dia, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU. Juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20% dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26/2007.

"Kegiatan yang dilakukan PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan," kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Tersangka RTR disangka melanggar Perbuatan para Tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Foto: Dok, Kejagung Dok, Kejagung

Sementara tersangka SD disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan, Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Duta Palma, Ada Anak Pemilik