Jokowi Coret 8 Proyek Strategis, Gegara Butuh Duit Buat IKN?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan delapan proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional pada tahun ini. Ekonom menilai hal ini disebabkan untuk menyelamatkan ruang fiskal pemerintah, bukan untuk mendorong pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

Direktur Center Of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan ruang fiskal pemerintah saat ini tengah menyempit untuk berbagai kebutuhan. Sehingga harus mengorbankan beberapa proyek infrastruktur.

"Ini akan menjadi pertaruhan berat karena butuh Rp 100 triliun lebih untuk penyelenggaraan pemilu, ruang fiskal menyempit untuk kebutuhan subsidi energi yang cukup tinggi. bahkan pemerintah mengasumsikan harga minyak mentah masih berkisar US$ 90 per barel untuk membutuhkan anggaran untuk subsidi dan dana kompensasi energi," katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (27/7/2022).

Anggaran belanja rutin juga saat ini mulai meningkat lagi, seperti perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa.

"Kemudian pemerintah juga terikat sekarang karena UU keuangan negaranya nggak akan berlaku kembali. UU Darurat tidak berlaku maka konsekuensinya defisit harus ditekan di bawah 3%," katanya.

Jadi ruang fiskal akan mempengaruhi proyek strategis nasional yang harus dikebut, sehingga beberapa harus dikorbankan untuk yang kurang berprogres.

"Karena kalau dipaksakan bersamaan dengan kebutuhan anggaran lainnya ini akan terjadi pelebaran defisit yang besar. tentu ini akan menjadi beban presiden berikutnya di 2024 mendatang. akan ada carry over risiko fiskal yang akan dibebankan kepemimpinan berikutnya. dan itu lah kenapa dari awal disarankan proyek infrastruktur harus punya skala prioritas," kata Bhima.

Namun Bhima melihat pencoretan 8 proyek dari daftar PSN ini tidak berkorelasi dengan pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Bahkan menurutnya proyek ini seharusnya juga ikut ditunda untuk menjaga ruang fiskal pemerintah.

"Mana yang bisa ditunda dulu seperti mega proyek IKN kan gak ada dijelaskan harus dimulai 2024, nah jadi yang diselesaikan adalah proyek yang sudah mau operasional, sementara proyek dalam perencanaan on hold dulu 2- 3 tahun kedepan. kalau tidak akan membebani APBN maka dia akan menjadi beban likuiditas BUMN yang ujungnya harus ada intervensi dari pemerintah dalam bentuk PMN," jelasnya.

Bhima juga melihat keterlibatan swasta juga belum berperan besar dalam pembangunan infrastruktur kawasan. Melihat tidak semua proyek diminati oleh swasta.

"Swasta ya hanya memilih kawasan infrastruktur yang berkaitan dengan kawasan industri, kalau Internal Rate of Return-nya kecil mereka akan wait and see dulu. dan ada risiko politik di situ. sehingga swasta tidak bisa diandalkan," katanya.

Belum lagi dari pihak swasta juga tengah mengalami kenaikan cost of fund atau total biaya bunga yang ditetapkan oleh bank, terutama dari asing.

"Kenaikan cost of fund dari swasta asing karena naiknya suku bunga di AS cukup agresif berpengaruh pada pinjaman valas, dan negara asal investasi negara maju. Sehingga mereka mungkin akan berpikir dua kali. APBN masih dominan. jadi harus di hold dulu proyek yang bisa ditunda," tuturnya.

Untuk diketahui Pemerintah mau mengeluarkan delapan proyek dari daftar PSN pada tahun ini, meski baru disebutkan enam proyek oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.

Beberapa proyek itu antara lain:

1. Bendungan Tiro di Aceh
2. KEK kawasan ekonomi khusus Tanjung Api Api di 3. Sumatera Selatan
4. Inland Waterways Cikarang - Bekasi Laut (CBL)
5. Bandara Bali Utara
6. Kereta Api Puruk Cahu - Batanjung melalui Bengkuang di Kalimantan Timur.

Delapan proyek itu dikeluarkan dari daftar karena beberapa hal. Mulai dari tidak ada progres yang signifikan, pembiayaan belum jelas hingga tidak dapat persetujuan dari masyarakat.